Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, mengeritik aksi blusukan Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, di Jakarta. Dia menilai blusukan tersebut dikemas berlebihan, sehingga terlihat tidak elok di mata publik.
"Jangan lebay aja, dikemas berlebihan norak jadinya. Yang dilakukan Bu Risma itu termasuk kategori berlebihan alias OD (Over Dosis)," ujar Mujiyono, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (5/1).
Mujiyono bahkan menawarkan Risma apabila ingin bertemu gembel di Jakarta, jangan mencari di daerah steril seperti Sudirman-Thamrin yang akan jarang terlihat.
Baca Juga: Mensos Juliari Batubara, Menteri Terpopuler di Media Digital 2020
Dia mengatakan, sebaiknya Risma datang ke daerah kumuh di Jakarta Barat di wilayah ini bisa ditemukan banyak gelandangan. "Kalau mau lagi (ketemu gelandangan-Red) sana di Jakarta Barat," ujar politisi Partai Demokrat itu.
Menurut Mujiyono, di sekitar bantaran Kali Angke masih banyak gelandangan berkeliaran, karena memang merupakan daerah kumuh dan padat penduduk Jakarta.
Dia tidak segan mengatakan, apa yang dilakukan Risma merupakan gerakan politis untuk mencari citra di tengah masyarakat.
"Sekali lagi saya bilang apapun aktivitas politik yang dilakukan tokoh politik pasti bernuansa politis," katanya.
Risma melakukan blusukan pada hari pertama tugasnya sebagai Mensos di jembatan Kali Ciliwung bagian bawah flyover Jl Pramuka, Jakarta Pusat, pada Senin 28 Desember 2020. (OL-13)
Baca Juga: Menteri Sosial Blusukan ke Bantaran Kali Ciliwung
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Ia menekankan kesiapan armada menjadi kunci agar layanan berjalan efektif sejak awal operasional.
Kasus kekerasan terhadap anak lebih tinggi dibandingkan kekerasan terhadap perempuan. Iin menyebutkan, persentase kekerasan terhadap anak mencapai 53 persen dari total kasus yang ada.
Penataan dilakukan untuk memberikan ruang usaha lebih layak dan representatif bagi para pedagang, sekaligus menjaga fungsi ekologis taman.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Dalam Pergub yang baru tersebut, terdapat delapan bab yang mengatur pelaporan perkawinan, izin beristri lebih dari seorang atau poligami
DPRD DKI Jakarta mengumumkan penetapan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakata melalui Rapat Paripurna pada Selasa (14/1)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved