Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan, pihaknya tidak mau berandai-andai soal kebijakan menarik rem darurat atau emergency brake policy dengan pengetatan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi. Keputusan itu sangat tergantung kepada data-data dan fakta epidemiologis Covid-19 di Jakarta.
“Sangat bergantung pada data dan fakta, kita nggak boleh berandai-andai. Kemungkinan selalu ada, bisa diperketat PSBB, bisa juga tetap PSBB transisi seperti sekarang, dan bisa juga malah diperlonggar,” ujar Wagub DKI, Ahmad Riza Patria, di Jakarta, Kamis (31/12).
Ariza sapaan akrab Ahmad Riza Patria menambahkan,contoh kebijakan rem darurat diambil jika penambahan kasus harian Covid-19 terus meningkat, tingkat penularan semakin cepat, tingkat kesembuhan turun, dan tingkat kematiannya tinggi. Ditambah lagi tingkat keterisian tempat tidur isolasi dan ICU di rumah sakit rujukan juga hampir penuh.
“Tetapi kalau angka kesembuhan terus tinggi, angka kematian terus turun, kalau nanti ke depan berhasil kasus aktif bisa diturunkan, R-0 juga kita turunkan, ya bisa jadi ada kelonggaran. Jadi semua bergantung pada fakta dan data akan kita putuskan. Data dan faktanya masih dinamis,” ujar Ariza.
Keputusan menarik rem darurat, kata Ariza, juga akan dibahas dan dikoordinasikan dengan forkompimda, para pakar dan pemerintah pusat. Data dan fakta-fakta yang ada dikaji secara bersama dengan berbagai pihak sebelum diputuskan Pemprov DKI.
“Jadi, nanti kita akan lihat dalam dua minggu ini, sampai tanggal 3 Januari, nanti kita putuskan apakan menarik rem darurat dengan pengetatan PSBB atau tetap seperti sekarang,” ungkap Ariza. (Ssr/OL-09)
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan pelayanan pada masyarakat yang menjadi korban insiden demonstrasi di Jakarta. Sebanyak 38 orang yang mengalami luka-luka
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta batal memangkas trotoar Jalan TB Simatupang sebagai salah satu solusi meningkatkan kapasitas jalan.
Keberadaan RTH bisa mengurangi polusi udara. Di samping itu, pemenuhan RTH di Jakarta juga menjadi kewajiban bagi para pengembang properti.
ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, mendorong Pemprov DKI memberikan ruang kerja yang layak bagi penyandang disabilitas.
Menurut Yustinus, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dan menengah, yakni melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek galian.
Rencana pengalihan status PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved