Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik mendesak agar Pemprov DKI Jakarta memperketat penerapan protokol kesehatan.
Menurut Taufik, saat ini, kedisplinan masyarakat mulai menurun karena jenuh menghadapi pandemi yang tak berkesudahan. Terlebih saat ini sedang memasuki libur akhir tahun.
Ia khawatir masyarakat semakin lengah dan berbagai pihak tidak menjalankan protokol kesehatan dengan benar.
"Sekali lagi saya ingatkan Pemda DKI karena dalam masa libur ini, pertama pengawasan harus dijaga lebih ketat terhadap sarana tempat berkumpul masyarakat dalam waktu libur ini. Ini sangat lengah kemudian masyarakat kita maklumi juga udah cape. Sudah sembilan bulan lebih, maka itu faktor pengawasan menjadi penting," ujar Taufik di Jakarta, Sabtu (26/12).
Taufik berpendapat penerapan PSBB ketat pun tidak menjamin kasus covid-19 bakal turun bila tidak diiringi dengan penegakkan prokes dengan disiplin.
"Bentuk PSBB apapun, kalau pengawasannya nggak ketat, ya sama saja. Cuma pengawasannya mesti ditambah dalam waktu libur. Kalau hari biasa, mungkin orang yang bergeraknya tidak sebanyak orang pada hari libur. Pengawasan di setiap sentra berkumpul masyarakat itu mesti diutamakan," tegasnya.
Di sisi lain, Taufik menilai langkah yang dilakukan dengan mengurangi jam operasional mall dan tempat usaha serta menutup objek wisata sudah tepat. Namun, ia berharap pengetatan pengawasan tetap dilakukan. (Put/OL-09)
Penggunaan komposter memungkinkan masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos, mengurangi emisi metana, dan memperbaiki kualitas tanah secara lokal.
Pembangunan Jakarta bisa dilakukan kalau semua pihak bersama-sama memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Antisipasi lainnya yang dapat dilakukan yakni dengan membuat bronjong dan turap mandiri,
Keberlanjutan bank sampah tak bisa hanya mengandalkan niat baik warga tanpa dukungan sistem yang memadai.
CFD telah digelar bertahun-tahun, masyarakat dan pengguna jalan juga sudah dan terbiasa dengan itu.
Rotasi pejabat bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari upaya reformasi birokrasi agar tidak lagi terjebak pada pola lama yang stagnan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved