Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
PERSELISIHAN harta kekayaan negara berupa barang milik negara sudah setahun belum juga menemui titik temu. Seperti di lahan jalan Sutan Syahrir atau Aspol Menteng, Jakarta Pusat. Kasus ini sudah tercatat diantara sengketa Barang Milik Negara yang masuk dalam 15 kasus oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nasional (Komnas HAM) untuk dicarikan jalan keluar yang menyenangkan semua pihak (win-win solution)
Upaya tersebut ditempuh setelah sekitar 150 KK warga eks Aspol Menteng/warga Jalan Sutan Syahrir bertahan di lahan yang telah mereka tempati sejak 1945-1950-an, kasus ini masuk menjadi prioritas yang harus diselesaikan oleh Komnas HAM.
Pada mediasi pertama, oleh Komnas HAM menemui jalan buntu. Warga bersepakat meminta Polri memperlakukan mereka lebih manusiawi, karena warga telah lama menempati lahan tersebut sebelum pihak polri mempunyai sertifikat hak guna Pakai no 94.
Di penghujung tahun 2020 ini, ketenangan warga kembali diusik oleh keluarnya surat dari PUPR tentang pelelangan yang dilakukan PUPR untuk rusun promoter Polri.
"Karena warga merasa belum adanya pemberitahuan dari pihak Polri karena dalam mediasi yang ketiga bahwa pihak Polda Metro Jaya membuka peluang untuk bernegosiasi informal kepada warga penghuni Aspol Menteng sebelum dilakukan eksekusi," ungkap Didi Mulyadi salah satu warga Aspol yang bertahan, dalam pesan whatsapp-nya, Sabtu (28/11)
Sementara dalam keputusan PUPR yang mengadakan pelelangan pembangunan rusun Polri dilahan kosong jalan Sutan Syahrir No:1 membuat warga bertanya-tanya.
"Kan PUPR di undang pada saat mediasi pertama. Seharusnya mereka tahu bahwa lahan ini masih bermasalah kok ya dilelang," ujar Didi Mulyadi heran.
Warga lainya, Wanthy juga bertanya-tanya karena Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan tidak akan ada pembangunan karena kondisi korona. "Tapi kok ada lelang pembangunan," ujarnya Heran.
"Kami tidak menghalangi pembangunan tapi manusiawi. Beri tempat yang layak untuk kami tinggal," tambahnya.
Warga Aspol Menteng, jelas dia, berharap upaya penyelesaian sengketa HAM terkait permasalahan rumah negara sebagai barang milik negara melalui fungsi mediasi HAM. (OL-13)
Rumah subsidi yang semakin kecil tidak hanya berdampak pada kenyamanan fisik, tetapi juga mengganggu kualitas hubungan antara anggota keluarga.
Rumah masih menjadi sesuatu yang sulit dimiliki oleh anak muda di Indonesia saat ini. Faktor ekonomi dan sosial menjadi kendala utama.
Beli rumah impian gak beda jauh sama milih pasangan hidup: harus nyaman, punya masa depan jelas, dan gak bikin pusing finansial. KPR BRI hadir sebagai solusi cerdas dengan kerja sama developer top
Kaki seribu memiliki peran penting sebagai pengurai alami di ekosistem.
Kenaikan harga properti dan inflasi tak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan. Belum lagi, banyak kelompok usia produktif yang terjebak dalam peran sebagai sandwich generation.
Rumah harga terjangkau belum tentu jelek. Pasalnya, meski harga terjangkau bisa dibuat dengan kualitas bagus, yakni salah satunya dengan pendekatan model kontruksi modular robotisasi.
KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Revisi UU HAM
Komnas HAM mencatat pada Pemilu maupun Pilkada 2024, setidaknya ada 181 orang anggota tim penyelenggara yang meninggal dunia.
Putusan MK ini menjadi representasi kehadiran negara dalam pemenuhan hak hidup dan hak atas kesehatan yang lebih baik bagi petugas pemilu.
Komnas HAM mengapresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan lokal
Pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta buruknya pelayanan kepolisian kepada masyarakat merupakan fakta yang dirasakan publik.
Komnas HAM mencatat bahwa institusi Polri menjadi institusi yang paling banyak diadukan dalam dugaan praktik penyiksaan sepanjang periode 2020 hingga 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved