Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PERSELISIHAN harta kekayaan negara berupa barang milik negara sudah setahun belum juga menemui titik temu. Seperti di lahan jalan Sutan Syahrir atau Aspol Menteng, Jakarta Pusat. Kasus ini sudah tercatat diantara sengketa Barang Milik Negara yang masuk dalam 15 kasus oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nasional (Komnas HAM) untuk dicarikan jalan keluar yang menyenangkan semua pihak (win-win solution)
Upaya tersebut ditempuh setelah sekitar 150 KK warga eks Aspol Menteng/warga Jalan Sutan Syahrir bertahan di lahan yang telah mereka tempati sejak 1945-1950-an, kasus ini masuk menjadi prioritas yang harus diselesaikan oleh Komnas HAM.
Pada mediasi pertama, oleh Komnas HAM menemui jalan buntu. Warga bersepakat meminta Polri memperlakukan mereka lebih manusiawi, karena warga telah lama menempati lahan tersebut sebelum pihak polri mempunyai sertifikat hak guna Pakai no 94.
Di penghujung tahun 2020 ini, ketenangan warga kembali diusik oleh keluarnya surat dari PUPR tentang pelelangan yang dilakukan PUPR untuk rusun promoter Polri.
"Karena warga merasa belum adanya pemberitahuan dari pihak Polri karena dalam mediasi yang ketiga bahwa pihak Polda Metro Jaya membuka peluang untuk bernegosiasi informal kepada warga penghuni Aspol Menteng sebelum dilakukan eksekusi," ungkap Didi Mulyadi salah satu warga Aspol yang bertahan, dalam pesan whatsapp-nya, Sabtu (28/11)
Sementara dalam keputusan PUPR yang mengadakan pelelangan pembangunan rusun Polri dilahan kosong jalan Sutan Syahrir No:1 membuat warga bertanya-tanya.
"Kan PUPR di undang pada saat mediasi pertama. Seharusnya mereka tahu bahwa lahan ini masih bermasalah kok ya dilelang," ujar Didi Mulyadi heran.
Warga lainya, Wanthy juga bertanya-tanya karena Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan tidak akan ada pembangunan karena kondisi korona. "Tapi kok ada lelang pembangunan," ujarnya Heran.
"Kami tidak menghalangi pembangunan tapi manusiawi. Beri tempat yang layak untuk kami tinggal," tambahnya.
Warga Aspol Menteng, jelas dia, berharap upaya penyelesaian sengketa HAM terkait permasalahan rumah negara sebagai barang milik negara melalui fungsi mediasi HAM. (OL-13)
Warna hitam pada kamar mandi dapat memberikan kesan elegan sesuai dengan karakteristik Tissa Biani.
Dokter spesialis respirologi anak konsultan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Wahyuni Indawati menyatakan bahwa kontak erat di rumah merupakan faktor risiko utama dalam penularan TBC anak
Efek buruk dari rumah yang negatif bisa memicu permasalahan rumah tangga seperti terjadi perselingkuhan, KDRT, tidak harmonis dan saling tidak mengerti.
Perhatikan atap, retakan dinding hingga rumput yang tumbuh tinggi di halaman
dampak negatif dari efek rumah kaca yaitu kondisi yang membahayakan bumi dan sudah terasa sejak tahun 80an dan hingga kini semakin besar dampaknya
Nusa Penida merupakan destinasi terbaik di Bali dengan sejumlah keindahan yang memukau. Foto berupa batu berbentuk “T-REX” (dinosaurus ikonik)
Istri Thomas Lembong, Franciska Wihardja Mengadu ke Komnas HAM
Isu penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah yang belum dapat terselesaikan.
Akmal menjelaskan penggunaan gas air mata oleh kepolisian dalam penanganan suporter melanggar regulasi FIFA yang tertuang dalam pasal 19 menyoal Stadium Safety and Security Regulations.
Komnas HAM menyebutkan bahwa botol-botol temuan polisi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur bukanlah miras.
Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) melakukan pemanggilan dan diskusi langsung bersama Paguyuban Suporter Timnas Indonesia (PSTI) di Kantor Komnas HAM, Senin (17/10).
Sebelumnya, dalam pertemuan dengan PSTI, komisioner Komnas HAM Chairul Anam mengungkap adanya indikasi biaya korban luka tragedi Kanjuruhan telah diberhentikan oleh Pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved