Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SEKRETARIS Badan Pembina BUMD DKI Jakarta, Riyadi, tegas membantah bahwa Pemprov DKI Jakarta menambah saham di perusahaan PT Delta Djakarta Tbk yang memproduksi minuman beralkohol.
Riyadi mengatakan informasi yang menyebutkan adanya penambahan saham milik Pemprov DKI Jakarta adalah salah.
"Tidak benar itu. Itu salah. Enggak tau dari mana sumbernya. Yang jelas itu tidak benar," kata Riyadi saat dihubungi, Jumat (13/11).
Riyadi pun tidak mengetahui asal muasal informasi penambahan saham pada produsen bir bermerek Anker itu. Ia pun meminta kepada awak media untuk meminta klarifikasi pada Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange (IDX).
"Iya saya enggak tahu klarifikasi saja sana ke IDX. Saya pastikan tidak menambah. Orang mau jual kok," tegasnya.
Baca juga: Tidak Tagih Fee, Pemprov DKI Jakarta Ngotot Gelar Formula-e
Terlebih lagi, Riyadi menjelaskan Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki dana untuk membeli saham. Keuangan Pemprov DKI saat ini tengah terkontraksi akibat pandemi.
Niat Pemprov DKI Jakarta justru ingin menjual saham di PT Delta agar dapat berposisi murni sebagai regulator.
"Kita enggak mungkin nambahlah. Duit dari mana. APBD-nya saja terkontraksi kok. Kan ikutin perkembangan pembahasan APBD kan? APBD kita kan turun bagaimana mungkin membeli saham," pungkasnya.
Sebelumnya, berdasarkan Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Delta Djakarta menginformasikan bahwa per Oktober 2020 terjadi perubahan kepemilikan saham mayoritas di perusahaan itu.
Awalnya saham mayoritas perseroan dimiliki oleh San Miguel Malaysia Pte. Ltd. sebesar 58,33%. Kemudian sisanya dimiliki Pemprov DKI Jakarta sebesar 26,25% dan sisanya dimiliki oleh publik sebesar 15,41%. Laporan Registrasi Perubahan Pemegang Efek itu dilaporkan Delta Djakarta pada 9 November 2020.
Dengan perubahan tersebut San Miguel dan Pemprov DKI Jakarta bertukar posisi sehingga komposisi pemegang saham per akhir Oktober 2020 adalah Pemprov DKI Jakarta 58,33% atau jadi pemegang saham mayoritas, San Miguel 26,25%, dan publik tetap 15,41%.(OL-4)
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Saat ini, saham berkode emiten DLTA ini dimiliki Pemprov DKI sebanyak 26,25%.
DPRD tetap menolak rencana Anies menjual saham PT Delta karena dinilai tidak masuk akal lantaran BUMD tersebut selalu menguntungkan
Alumni 212 mengaku kecewa lantaran DPRD DKI tak memenuhi keinginan Anies untuk menjual saham bir PT Delta Djakarta Tbk.
Terlihat dua mobil Barracuda kepolisian terparkir di depan Gedung DPRD DKI. Mobil itu disiapkan guna mengantisipasi jika terjadi kericuhan. Sebuah pagar berduri juga disiapkan di depan kantor para wakil rakyat.
Jumlah massa demonstran diperkirakan sekitar 200-300 orang.
DPRD belum pada tahap menyetujui atau menolak, yang utama DPRD meminta kajian tentang pelepasan saham PT Delta
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved