Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan fokus utama APBD DKI Tahun Anggaran (TA) 2021 ialah digunakan untuk pemulihan ekonomi yang mengalami kontraksi selama pandemi covid-19.
Karena itu, kata Anies, prioritas pemanfaatan APBD DKI TA 2021 diarahkan ke kegiatan-kegiatan percepatan pemulihan ekonomi.
“Jadi, kita berharap, pada 2021, APBD DKI bisa mendorong percepatan pemulihan ekonomi di Jakarta,” kata Anies seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta terkait dengan agenda penyampaian jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD DKI TA 2020, di Gedung DPRD DKI, kemarin.
Anies menyebutkan, APBD DKI TA 2021 akan diprioritaskan pada dua kegiatan atau program. Pertama, terkait dengan dukungan untuk ekonomi mikro, kecil, dan menengah. “Kedua, kegiatan-kegiatan yang menyerap tenaga kerja yang bisa menggerakkan efek multiplier ke bawah, itu akan menjadi prioritas,” jelasnya.
Anies mengatakan, Pemprov DKI sudah memanfaatkan APBD TA 2020 secara maksimal, termasuk untuk pengendalian covid-19. Bahkan Pemprov DKI telah menganggarkan dana total Rp5,19 triliun untuk pengendalian covid-19, mulai pembiayaan kesehatan, jaring pengaman sosial, sampai pemulihan ekonomi.
“Salah satu penggerak perekonomian di sebuah wilayah adalah government spending dan kita berkepentingan bahwa pelaksanaan APBD itu semaksimal mungkin. Kami yang di Jakarta ini termasuk yang paling optimal di dalam memanfaatkan anggaran. Itu bisa dilihat dari persentase serapannya,” ungkap Anies.
Untuk anggaran pengendalian banjir, Pemprov DKI memfokuskan penggunaannya untuk pembebasan lahan.
“Peningkatan infrastruktur pengendali banjir untuk 2020 difokuskan pada pengadaan lahan untuk peningkatan kapasitas kali dan waduk, pengadaan pompa mobile, serta perbaikan pompa-pompa stasioner,” kata Anies.
Pemprov DKI telah menganggarkan Rp781 miliar dari APBD untuk pembebasan lahan di tahun ini. Pertama, pemerintah menyediakan dana Rp229 miliar untuk membangun waduk di lima wilayah. Waduk tersebut direncanakan dibangun di Kampung Rambutan, Cimanggis, Pondok Rangon, Brigif, dan Lebak Bulus.
Pemprov DKI juga masih membutuhkan Rp552 miliar untuk pembebasan lahan untuk beberapa kali lainnya. Setidaknya ada lima kali, yakni Kali Ciliwung, Kali Sunter, Kali Pesanggrahan, Kali Angke, dan Kali Jatikramat. (Ssr/Hld/J-1)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Kendala utama berada pada pengadaan tanah, baik melalui pembelian maupun pembebasan lahan, yang kerap berbenturan dengan realitas sosial dan ekonomi kota padat.
Fokus penataan tidak hanya menyentuh aspek estetika visual, tetapi juga penguatan fungsi infrastruktur dasar.
Lebih lanjut Pramono merinci, jumlah anggaran Rp100 miliar bukan hanya dikeluarkan untuk pembongkaran tiang saja.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved