Pengusaha Makin Terpuruk, DPRD DKI Usul Relaksasi PBB 50%

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem Ahmad Lukman Jupiter mengusulkan adanya relaksasi atau keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2020 sebesar 50%. Hal itu menyusul pengusaha yang semakin terpuruk di tengah pandemi covid-19.

Jupiter pun mengatakan, dari hasil rapat komisi C DPRD DKI, usulan itu sudah disampaikan kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI, agar memberikan keringanan PBB 2020 sebesar sebesar 50%.

“Jadi memang usulan ini berdasarkan hasil rapat kerja Komisi C. Kami mendorong diberikan keringanan pemotongan 50% kepada wajib pajak. Diharapkan kebijakan ini bisa mendorong kesadaran wajib pajak untuk segera memenuhi kewajiban mereka,” kata Jupiter saat dikonfirmasi, Jumat (16/10).

Baca juga: Jaktim Butuh 30 Drainase Vertikal agar Bebas Genangan di Jalan

Pihaknya mengharapkan keringanan ini bisa membantu wajib pajak yang kesulitan karena adanya pandemi covid-19. Hal ini sekaligus mendorong para wajib pajak agar tetap memenuhi kewajiban mereka di tengah pandemi covid-19.

“Kami kira, di saat pandemi covid-19, perlu adanya terobosan-terobosan yang inovatif agar uang masuk ke kas DKI tetap ada. Namun, di sisi lain, tidak membebankan masyarakat,”jelasnya.

Adapun yang menjadi pertimbangan dari usulan itu karena penghasilan seluruh pelaku usaha turun hingga 50%. Karena di masa pandemi ini, pengusaha tidak memiliki uang untuk membayar PBB.

“Berdasarkan hasil kerja dengan eksekutif, diharapkan (Gubernur DKI Jakarta) Anies Baswedan bisa mengambil keputusan. Diharapkan upaya ini berhasil agar APBD kita ke depan bisa bertambah,” harapnya.

Sebab, lanjutnya, jika pelaku usaha tidak diberikan keringanan, dikhawatirkan penerimaan PAD untuk APBD ini akan anjlok turun lebih dari 60%. Sehingga akan memengaruhi kegiatan-kegiatan strategis seperti penanggulangan banjir dan lainnya.

“Dalam penanganan banjir saja, Pemprov DKI butuh anggaran besar. Kalau tidak ada masukan dari sektor pajak, mau pakai dana apa?” tandasnya. (OL-1)