PDIP Desak Anies Hentikan PSBB Jilid 2

FRAKSI PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar tidak melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II dan mencari jalan keluar yang rasional. Pasalnya, PSBB dinilai menyengsarakan masyarakat Jakarta.

Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan langkah itu diambil setelah mereka mendapatkan masukan berbagai elemen masyarakat Jakarta, di antaranya Pedagang kaki Lima (PKL), warung makan, pengusaha restoran, pekerja industri hiburan, dan sebagainya yang mengadukan nasib mereka kepada Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta.

"Kebanyakan dari mereka yang bergantung hidup dari perdagangan harian masyarakat pekerja di daerah perkantoran, selama empat minggu ini, praktis tidak mempunyai pemasukan sama sekali imbas dari diliburkannya perkantoran-perkantoran di Jakarta," kata Gembong dalam keterangan resmi, Sabtu (10/10) malam.

Baca juga: Sejumlah Pihak Setuju PSBB Jilid 2 Dilanjutkan

Selama masa PSBB Transisi, tidak ada pengurangan yang signifikan dari jumlah pasien positif covid-19 dan selama empat minggu PSBB jilid II di DKI Jakarta.

Berdasarkan data dari Pemprov DKI Jakarta, pada dua pekan terakhir PSBB Transisi dari 1 hingga 13 September 2020, data rata-rata harian kasus positif covid-19 di Ibu Kota sebanyak 1.150 kasus per hari.

Dibandingkan dengan data dari 14 hingga 26 September 2020 dalam periode PSBB jilid II, justru jumlah kasus positif meningkat menjadi rata-rata 1.178 kasus per hari, walaupun jumlah test PCR meningkat, namun jumlahnya tidak signifikan.

"Bisa dipastikan rem darurat yang didengung-dengungkan Anies berhasil tersebut, berbeda dengan fakta di lapangan. Faktanya, sudah masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan perekonomian, kasusnya pun tidak kunjung mengalami penurunan," tukas Gembong.

Dunia usaha dan masyarakat kecil bukannya tidak melakukan adaptasi untuk sekedar bisa bertahan dalam situasi yang rumit seperti saat ini, beberapa usaha makanan yang kesulitan menjual makanan mereka karena aturan PSBB ketat.

Mereka sudah berusaha melakukan adaptasi dengan berjualan makanan mereka di pinggir jalan. Hal itu membuktikan bahwa mereka benar-benar melakukan segala cara untuk sekedar bisa bertahan.

Pajak restoran pada 2019 lalu menyumbang pemasukan sebesar Rp2,4 triliun kepada kas daerah Provinsi DKI Jakarta.

Dengan situasi seperti saat ini, jika PSBB jilid II kembali diperpanjang, pertumbuhan minusnya akan semakin dalam sehingga merugikan semua pihak, termasuk Pemerintah DKI Jakarta yang saat ini sedang berjuang menutup defisit anggaran.

"Imbas dari defisit ini adalah program-program seperti rehabilitasi sekolah, perbaikan jalan, penanggulangan banjir bisa terganggu ke depannya. Bahkan, mungkin Jakarta tidak punya cukup anggaran untuk merehabilitasi halte-halte Trans-Jakarta yang dibakar dalam aksi demonstrasi, beberapa hari yang lalu," ujarnya.

Sebab itu, Gembong meminta sebaiknya PSBB ketat ini tidak perlu diperpanjang. Pengawasan oleh Pemprov dalam membangun kesadaran kolektif dan budaya penerapan protokol kesehatan yang dibutuhkan. Tidak perlu malu mengakui bahwa rem tangan yang digunakan ternyata tidak menyelesaikan masalah dan malah membuat masalah lainnya.

Perekonomian masyarakat harus tetap menjadi hal yang tidak dipisahkan dari Kesehatan masyarakat DKI Jakarta. Semua bisa dilaksanakan dengan tepat jika pemerintah daerah bisa tegas dalam menjalankan aturan yang mereka buat sendiri. (OL-1)