Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 14 orang demonstran dalam unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) pada Kamis (8/10) positif terjangkit Corona Virus Desease 2019 (COVID-19), kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.
Riza panggilan akrab Wagub DKI menyebut 14 orang tersebut berasal dari 1.192 demonstran yang diamankan Polda Metro Jaya di mana 60 persen berusia di bawah 19 tahun dan 50 persennya bukan warga Jakarta.
"Ada sekitar 14 orang lebih yang positif kena COVID-19, tadi malam dicek dan sudah diteruskan untuk ditangani oleh pihak kesehatan," kata Riza di Balai Kota Jakarta, hari ini.
14 orang itu, lanjut Riza, terdiri dari pelajar dan mahasiswa. Dari sana, Riza menyebut pihak Pemprov DKI juga akan melakukan penelusuran (tracing), menindaklanjuti hasil tes yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.
Terkait dengan penanganan 14 orang pasien kasus positif itu, Riza menyebut pihaknya mempercayakan pada Dinas Kesehatan DKI untuk mengatur sejauh mana penanganan terhadap 14 orang tersebut, termasuk apakah akan disalurkan ke Wisma Atlet atau ke lokasi lainnya untuk menjalankan isolasi.
"Kemudian untuk melakukan tes massal, nanti kita lihat ke depannya, kita identifikasi dulu 14 orang itu dari kampus-kampus mana atau dari sekolah mana. Itu baru reaktif dan nanti diteruskan ke swab. Tahapannya begitu," tuturnya.(OL-4)
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Delpedro Marhaen bentangkan bendera Iran di PN Jakpus, tuntut Presiden Prabowo mundur dari Board of Peace (BoP) dalam sidang putusan kasus penghasutan.
Gelombang protes pecah di penjuru Amerika Serikat usai tewasnya Ali Khamenei. Demonstran sebut kebijakan Trump sebagai bentuk tirani dan menyeret AS ke perang tanpa akhir.
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved