Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melaporkan adanya pelambatan dari kenaikan kasus aktif di Ibu Kota. Tercatat kasus aktif menurun dari 49% menjadi 12%. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, penurunan ini terjadi usai diberlakukannya PSBB Jilid II di Jakarta sejak 14 September lalu.
Tercatat dalam rentang 30 Agustus hingga 11 September penambahan kasus aktif covid-19 di Jakarta mencapai 49%. Namun, pada saat PSBB diterapkan data menunjukan terhitung sejak 12 September hingga 23 September ada penurunan kasus aktif hingga 12%.
"Peningkatan kasus aktif di Jakarta melambat dari 49 % menjadi 12 % sejak Gubernur Anies Baswesan mengambil keputusan menarik rem darurat dan kembali memberlakukan PSBB ketat sejak 14 September lalu," tulis Pemprov DKI Jakarta melalui akun Instagram @dkijakarta, Sabtu (26/9).
Meski begitu, Anies Baswedan melalui keterangannya dalam unggahan Pemprov DKI tersebut menegaskan tujuan utama PSBB adalah untuk memutus rantai penularan. Sehingga tak bisa berhenti pada pelandaian kasus covid-19 selama dua pekan pemberlakuan PSBB Jilid II ini.
"Namun demikian, pelandaian kasus aktif bukanlah tujuan akhir. Kita masih harus bekerja bersama memutus rantai penularan," jelas Anies.
Sebelumnya Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah meminta Anies Baswedan untuk membuka data kasus covid-19 secara transparan. Pasalnya, ia menilai data kasus covid-19 yang selama ini dibuka belum benar-benar transparan alias masih ada manipulasi data.
“Selama ini kan katanya dinyatakan kasusnya landai. Seperti apa angka-angkanya? Yang ada banyak yang dimanipulasi angkanya. Masyarakat tidak percaya masalahnya,” kritik Trubus kepada Media Indonesia, Jumat (25/9).
Karenanya, ia meminta Pemprov DKI Jakarta membuka data dengan seterbuka mungkin sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Termasuk jika ada pejabat yang terkena covid-19 pun tidak perlu ditutupi. Ini berlaku untuk Pemerintah Pusat juga, menurutnya. (OL-4)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan menunjuk juru bicara eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai komisaris di BUMD PT Jakpro.
MANTAN Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menemui mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat (1/8).
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved