Rabu 16 September 2020, 12:22 WIB

Kabareskrim Minta Polri Jaga Netralitas Pada Pilkada 2020

Yakub Pryatama | Megapolitan
Kabareskrim Minta Polri Jaga Netralitas Pada Pilkada 2020

ANTARA FOTO/Aji Styawan
Ilustrasi: Polisi melakukan penindakan pelanggar protokol kesehatan

 

KABARESKRIM Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk bertugas secara cermat dan profesional dalam melakukan proses penegakan hukum ketika memasuki tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020 di 270 kabupaten/kota.

Hal itu, kata Listyo, untuk membuktikan polisi bersikap netral dalam proses demokrasi di Indonesia. Sehingga, menghilangkan persepsi aparat penegak hukum menjadi "alat politik" bagi segelintir kelompok yang memiliki kepentingan.

"Netralitas Polri adalah harga mati. Para penyidik pahami betul langkah penegakan hukum akan menjadi sorotan publik. Laksanakan secara cermat dan profesional," ujar Listyo.

Pengarahan tersebut sekaligus menindaklanjuti instruksi Kapolri Jenderal Idham Azis yang telah menerbitkan Surat Telegram Rahasia bernomor ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 per tanggal 31 Agustus 2020, tentang mewujudkan profesionalisme dan menjaga netralitas anggota Polri saat pelaksanaan Pilkada. Di antaranya, penundaan proses hukum kepada calon kepala daerah yang ikut dalam Pilkada 2020.

Eks Kapolda Banten itu juga menyoroti soal pelaksanaan protokol kesehatan terkait penanganan covid-19 saat berlangsungnya Pilkada serentak.

Baca juga:

Pasalnya, penyidik juga harus bijaksana dalam melakukan proses hukum kepada masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan itu.

"Terhadap pelanggar protokol kesehatan agar penyidik cermat dan teliti menentukan jenis pelanggaran administrasi, pidana pemilihan, pidana umum," papar Listyo.

Apabila dalam pelaksanaan pilkada serentak tidak melaksanakan protokol kesehatan, Polri dapat melakukan tindakan penegakan hukum dengan sanksi yang tegas.

"Dalam proses penanganan Tipiring (tindak pidana ringan), para Direktur, Kasat berkomunikasi dan koordinasi dengan pengadilan setempat untuk alternatif hukuman bagi pelanggar protokol kesehatan," ucap mantan Kadiv Propam Polri itu.

Listyo juga meminta kepada jajaran Reskrim untuk mempersiapkan langkah dan strategi khusus dalam proses penyidikan tindak pidana pemilihan karena adanya wewenang khusus yang diberikan.

"Penyidik Sentra Gakumdu agar melengkapi Sarpras Protokol Kesehatan dalam upaya Gakum seperti APD, fasilitas TI, masker, dan upaya pihak lain yang menghindari proses lidik/sidik dengan alasan covid-19. Aktifkan sistem Backup tingkat Polres, Polda maupun Bareskrim. Berdayakan Satgas Nusantara," pungkasnya.(OL-5)

Baca Juga

Ilustrasi

Selidiki Kasus Bos Cabuli Sekretaris, Polisi sebut Ada Korban Lain

👤Yurike Budiman 🕔Kamis 04 Maret 2021, 05:40 WIB
Polisi masih menyelidiki kasus pelecehan seksual terhadap sekretaris yang menyeret bos perusahaan keuangan di bilangan Ancol, JH,...
Antara

Tiga Anggota Polda Metro Terlapor Unlawful Killing 4 Laskar FPI

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 03 Maret 2021, 23:00 WIB
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Brigjen Andi Rian Djajadi menyebut laporan polisi (LP) sudah dibuat penyidik sejak minggu...
MI/M.irfan

Ada Kasus Mutasi Covid-19, Wagub DKI Imbau Warga Tetap Tenang

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Rabu 03 Maret 2021, 22:32 WIB
Pria yang akrab disapa Ariza itu juga meminta agar masyarakat terus waspada serta disiplin dalam menerapkan protokol...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya