Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
SATPOL PP DKI Jakarta menyatakan ketertiban terhadap aturan selama PSBB yang berlangsung pada hari pertama kemarin cukup baik.
Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menyebut dari hasil pengawasan, rata-rata warung makan dan restoran sudah memahami dan menjalankan aturan yakni tidak menyelenggarakan makan di tempat selama PSBB pengetatan.
Hal itupun dilihat langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam sidak yang dilakukan Senin (14/9) malam.
"Artinya semua tempat yang kita lihat kemarin semuanya patuh terhadap protokol kesehatan. Restoran, rumah-rumah makan, kafe dan semacamnya itu tidak ada yang aktivitasnya makan di tempat, tidak ada. Semua dilakukan take away, daring. Karena yang ada, kebanyakan tukang ojek yang antarjemput itu pesan makanan," kata Arifin di Balai Kota, Selasa (15/9).
Baca juga: Pembatasan Aktivitas Kantor Wajib Diterapkan Sepanjang PSBB
Dari pantauan dan hasil pengawasan Satpol PP, sebanyak delapan rumah makan atau restoran dikenakan penindakan karena masih menyelenggarakan makan di tempat.
"Namun, dari hasil pemantauan yang dilakukan anggota kami di lapangan, ternyata hari pertama kita masih dapatkan beberapa tempat, ya rumah makan atau restoran yang masih melanggar, terjadi pelanggaran. Lebih kurang ada rumah makan Upnormal resto di Rawamangun. Kemudian ada Rumah Makan Bandar Condet. Kemudian ada Rumbo Star di wilayah Jakarta Timur, lalu rumah makan padang, rumah makan nasi uduk dan lain-lain," jelas Arifin.
Ia menyebut dengan jumlah ini bisa disimpulkan kepatuhan tempat usaha sudah cukup baik. Namun, ia akan tetap melakukan pengawasan yang dijadwalkan di seluruh wilayah kota Jakarta selama masa PSBB.
"Kita harapkan kepatuhan akan semakin tinggi untuk menurunkan virus covid-19," tegasnya.(OL-5)
Satpol PP Garut kemudian menggelar sidang etik. CS mengaku tayangan itu merupakan inisiatif pribadi, dengan tujuan menonjolkan eksistensinya.
Mereka sudah diberikan sanksi skorsing selama 1-3 bulan. Mereka tidak bekerja, tidak mendapatkan gaji dan tunjangan
Ke 13 anggota Satpol PP itu tampil dalam rekaman video yang menyatakan dukungannya terhadap calon presiden nomor urut 2.
Bawaslu memperluas pemeriksaan terhadap 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut karena dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi memastikan enam tempat pemungutan suara (TPS) yang masuk dalam kriteria sangat rawan.
Penertiban ini dilakukan sebagai langkah menciptakan suasana yang tertib dan damai,
“Saya ingin pesan-pesan di dalamnya bisa memotivasi yang nonton. Banyak sebenarnya yang bisa membuat kami tetap produktif dengan ada di rumah saja,” pungkasnya
AKSI kemanusiaan dilakukan The Jakmania Kebagusan dalam menyikapi pandemi covid-19.
262 perusahaan dengan 54.835 tenaga kerja itu merupakan perusahaan yang dilarang beroperasi selama PSBB, namun mendapatkan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri Kemenperin
Wilayah Yang Sudah dan Akan Menerapkan PSBB
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved