Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menginjak rem darurat dan menghentikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi. Kondisi Jakarta akan kembali ke PSBB ketat yang sebelumnya pernah diterapkan pada April hingga Mei lalu.
Seluruh pergerakan warga akan dibatasi. Dampaknya transportasi umum juga akan dibatasi, baik kapasitasnya maupun jam operasionalnya.
Dengan adanya kebijakan tersebut, PT MRT Jakarta selaku BUMD pengelola dan operator MRT Jakarta juga akan menyesuaikan jam operasional dan kapasitas.
Baca juga: Tetapkan PSBB, Anies Tegaskan Sudah Koordinasi dengan Presiden
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemarin dalam konferensi pers daring menegaskan pihaknya membatasi pergerakan warga. Ganjil genap, kata Anies, akan ditiadakan, tapi bukan berarti warga bebas beraktivitas.
"Transportasi publik akan kembali dibatasi dengan ketat jumlah dan jamnya. Ganjil-Genap untuk sementara, kita tiadakan. Namun, bukan berarti kita bebas bepergian dengan kendaraan pribadi. Pesannya jelas, saat ini kondisi sangat darurat, lebih darurat dari awal wabah dahulu. Maka jangan keluar rumah bila tidak terpaksa. Tetap di rumah saja dan jangan keluar dari Jakarta bila tidak ada kebutuhan sangat mendesak," tegas Anies, Rabu (9/9). (OL-14)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved