Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAKSANAAN pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total harus dilakukan dengan maksimal. Kebijakan yang setengah matang hanya akan membuahkan kegagalan.
"Kebijakan tanggung hanya akan menuai kegagalan," tegas anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Kamis (10/9).
Gilbert meminta PSBB Total bukan versi baru dari PSBB transisi. Sebab, kesehatan dan nyawa warga Jakarta menjadi taruhan.
"Pengorbanan masyarakat terlalu besar, khususnya yang patuh dengan protokol kesehatan," ujar Gilbert.
Baca juga: Ketua DPRD Ingin Anies Tindak Tegas Pelanggar di PSBB Total
Menurut Gilbert, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus mengevaluasi musabab kegagalan PSBB transisi. Kegagalan itu tidak boleh terulang di PSBB Total.
"Bila ketidaktegasan merupakan penyebab gagalnya PSBB Transisi, hal tersebut jangan sampai terulang," tegas dia.
Pemprov DKI, kata Gilbert, harus rutin mengawasi fasilitas dan tempat umum. Hal itu supaya masyarakat betul-betul disiplin menerapkan protokol kesehatan.
"Dilarang kumpul-kumpul di gang sempit. Pasar dan transportasi umum harus diawasi serius selama beroperasi," tutur anggota Komisi B DPRD DKI itu.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan PSBB total mulai Senin (14/9).
Alasannya, kapasitas tempat tidur isolasi pasien covid-19 semakin menipis.
Saat ini, terdapat 4.053 tempat tidur isolasi dengan persentase pemakaian sebesar 77%. Sedangkan, jumlah tempat tidur ICU sebanyak 528, persentase pemakaian sebesar 83%. Data ini diambil dari 67 rumah sakit (RS) rujukan pada Minggu (6/9).
"Data yang kita miliki, 17 September tempat tidur yang kita miliki akan penuh dan habis itu tak mampu menampung lagi," kata Anies dalam konferensi pers, Rabu (9/9). (OL-1)
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Hilangnya nyawa dalam insiden terbaru ini adalah bukti nyata bahwa pendekatan persuasif tanpa ketegasan hukum tidak memberikan efek jera bagi para pelaku.
Perbaikan jalan harus dilakukan secara cepat, responsif, dan menyeluruh, dengan menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama.
Korban merupakan warga Penjaringan, Jakarta Utara, yang sedang mengemudikan kendaraan bernomor polisi B 2148 BOK.
ANGGOTA Komisi C DPRD DKI Jakarta, Josephine Simanjuntak, menyoroti kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta dalam Rapat Komisi yang berlangsung pada Selasa (20/1).
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved