PELAKSANAAN pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total harus dilakukan dengan maksimal. Kebijakan yang setengah matang hanya akan membuahkan kegagalan.
"Kebijakan tanggung hanya akan menuai kegagalan," tegas anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Kamis (10/9).
Gilbert meminta PSBB Total bukan versi baru dari PSBB transisi. Sebab, kesehatan dan nyawa warga Jakarta menjadi taruhan.
"Pengorbanan masyarakat terlalu besar, khususnya yang patuh dengan protokol kesehatan," ujar Gilbert.
Baca juga: Ketua DPRD Ingin Anies Tindak Tegas Pelanggar di PSBB Total
Menurut Gilbert, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus mengevaluasi musabab kegagalan PSBB transisi. Kegagalan itu tidak boleh terulang di PSBB Total.
"Bila ketidaktegasan merupakan penyebab gagalnya PSBB Transisi, hal tersebut jangan sampai terulang," tegas dia.
Pemprov DKI, kata Gilbert, harus rutin mengawasi fasilitas dan tempat umum. Hal itu supaya masyarakat betul-betul disiplin menerapkan protokol kesehatan.
"Dilarang kumpul-kumpul di gang sempit. Pasar dan transportasi umum harus diawasi serius selama beroperasi," tutur anggota Komisi B DPRD DKI itu.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan PSBB total mulai Senin (14/9).
Alasannya, kapasitas tempat tidur isolasi pasien covid-19 semakin menipis.
Saat ini, terdapat 4.053 tempat tidur isolasi dengan persentase pemakaian sebesar 77%. Sedangkan, jumlah tempat tidur ICU sebanyak 528, persentase pemakaian sebesar 83%. Data ini diambil dari 67 rumah sakit (RS) rujukan pada Minggu (6/9).
"Data yang kita miliki, 17 September tempat tidur yang kita miliki akan penuh dan habis itu tak mampu menampung lagi," kata Anies dalam konferensi pers, Rabu (9/9). (OL-1)
