Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
ANGGOTA Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyarankan agar Pemprov DKI menyediakan lokasi khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bukan malahan difasilitasi di trotoar.
"Trotoar hanya mampu menampung 2-3 pelaku UMKM. Perlu lokasi yang dipersiapkan serius," kata dia saat dihubungi, Rabu (2/9).
Anggota Fraksi B tersebut mengungkapkan UMKM berperan penting dalam pemulihan ekonomi, seperti pada masa krisis moneter 1998. Namun, kebijakan ekonomi yang dikeluarkan sebaiknya tidak menabrak aturan yang merugikan pelaku UMKM atau pihak lain.
Baca juga: PKL di Trotoar Tabrak Banyak Aturan
"Memberikan mereka tempat yang tepat, bukan sekedar di trotoar yang juga mengganggu pejalan kaki, keindahan yang juga sangat penting," saran dia.
Pemprov DKI Jakarta bakal memfasilitasi UMKM berjualan di trotoar. Kebijakan tersebut menunggu rekomendasi dari sejumlah instansi.
"Lagi kita kaji rekomendasinya terkait lokasi/trotoar yang bakal jadi tempat berjualan," ucap Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (31/8).
Aset trotoar berada di tangan sejumlah instansi, antara lain Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pertamanan, dan pengelola mass rapid transit (MRT).
Walau bakal diberi izin, UMKM hanya dapat berjualan di trotoar yang mengantongi rekomendasi dari dinas terkait. (OL-1)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung, melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan trotoar dan saluran di Jalan Falatehan, kawasan Blok M ASEAN, Kebayoran Baru
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), mengeluarkan peraturan dengan melarang para penjual hewan kurban untuk tidak berjualan di trotoar.
Yudha pun berjanji akan mengirimkan data besaran anggaran yang digunakan dalam pembangunan trotoar kepada awak media kemarin.
Dari pantauan di lapangan, papan seng terlihat memakan setengah badan trotoar. Penutup seng tersebut diberikan cat berwarna biru.
Pemprov DKI Jakarta bakal mengeluarkan surat edaran (SE) pemilik usaha seperti restoran atau kafe agar menyediakan lahan parkir memadai.
SATUAN Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta mengimbau pengusaha restoran untuk bertanggung jawab menyediakan lahan parkir yang memadai bagi pengunjung agar tidak ke trotoar
KEPALA Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho menjamin pihaknya tidak akan begitu saja mengizinkan PKL di trotoar.
Penempatan PKL di trotoar tidak melanggar aturan apabila dilakukan dengan memenuhi berbagai persyaratan dan ketentuan.
Anggota Fraksi Partai NasDem Nova Harivan Paloh menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebaiknya mencari lahan untuk menjadi sarana berjualan para PKL dan UMKM
Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus menegaskan pihaknya menolak keras rencana Pemprov DKI yang ingin menempatkan PKL dan UMKM di trotoar
"Asal tidak mengganggu pejalan kaki atau pengguna lainnya," ujar Penasihat Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPRD DKI Jakarta Zita Anjani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved