Jakarta Sulit Balik ke PSBB, Demokrat : Menghindari Resesi

KETUA Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menilai Gubernur Anies Baswedan kesulitan untuk menerapkan kebijakan rem darurat atau kembali membatasi aktivitas. Padahal, sampai saat ini kasus positif covid-19 di Ibu kota capai 34.295 kasus.

"Kita kan enggak mau resesi, karena kalau ada resesi akan timbul masalah sosial, bahaya juga," kata Politikus Demokrat itu kepada Media Indonesia, Jakarta, Senin (24/8).

Resesi diartikan sebagai penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun.

Mujiyono menduga, saat ini Anies tengah menarik pelan-pelan kebijakan rem darurat tersebut. Hal itu terlihat dari adanya penerapan kembali sistem ganjil-genap dan denda pelanggar progresif.

"Rem darurat ini pelan-pelan ditarik. Salah satu indikasinya dengan denda progresif, ini enggak ditarik full," tukasnya.

Baca juga : Ini 9 Klaster Terbesar Kasus Covid-19 di Jakarta

Dengan dibukanya aktivitas kembali, seperti restoran, kafe dan tempat lainya, Mujiyono menyebut hal itu bisa menambah pendapatan Pemprov DKI.

"Pas dibuka, ada pajak restoran sudah mulai masuk, pajak lainnya juga sudah masuk. Rencananya bioskop mau dibuka tanggal 29 katanya, coba cek," kata Mujiyono.

Disatu sisi, Fraksi Demokrat DKI Jakarta, sebutnya, mendorong Gubernur Anies Baswedan memberlakukan sanksi pidana bagi pelanggar progresif atau yang berulang kali melanggar protokol kesehatan covid-19.

"Saya menyarankan ada sanksi lebih keras lagi. Kalau perlu dimungkinkan ada tindak pidana ringan," pungkas Mujiyono. (OL-7)