Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengawasi warga Jakarta dalam menjalankan protokol kesehatan. Sanksi pidana menanti para pelanggar.
"Sejauh ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menertibkan lebih dari 80 ribu pelanggar yang telah dikenakan sanksi denda mencapai Rp2,8 miliar," kata dia dalam keterangan tertulis, Senin (17/8).
Penertiban pelanggar, lanjut dia, ini bukan semata-mata pemerintah memberikan sanksi untuk mendapatkan denda. Namun, sanksi tersebut lebih kepada upaya peningkatan kedisiplinan, keselamatan, dan perlindungan bersama.
Pemprov DKI Jakarta akan bekerja sama dengan TNI, Polri, Kejaksaan, jika sanksi pidana terpaksa diberlakukan.
Baca juga: Pasen Sembuh Covid-19 di Jakarta Hampir Tembus 20 Ribu
"Terpenting, semua elemen dimulai dari lingkungan RT/RW harus melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, dan memastikan peningkatan sarana-prasarana pendukung," tutur dia.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membeberkan Pemprov DKI sudah mengumpulkan Rp2,75 miliar dari denda terhadap pelanggaran PSBB transisi. Anies menyebut pemberian sanksi ini bukan untuk mendapatkan denda semata melainkan demi keselamatan warga DKI.
Anies bersama jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sempat meninjau sejumlah rumah makan di kawasan Jakarta. Ada tempat usaha yang sudah menerapkan protokol kesehatan dan ada yang melanggar berulang.
"Tim Satpol PP telah dan akan terus menerus melakukan pemeriksaan memastikan protokol kesehatan berjalan. Peraturan tentang protokol dan sanksi sudah sejak Mei lalu," ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, Senin (10/8). (OL-1)
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
KEPALA Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, mengatakan pemerintah berencana pola penanganan tuberkulosis (Tb)) akan dilakukan secara terpadu seperti covid-19.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan data program keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan secara rutin seperti laporan covid-19 pada saat pandemi lalu.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved