Anggota DPRD Kritisi Utang DKI ke BUMN

ANGGOTA Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jupiter mengkritik keras kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan yang meminjam dana ke perusahaan BUMN, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi Jakarta akibat pandemi covid-19.

Pemprov DKI mengajukan pinjaman sebesar Rp12,5 triliun dengan rincian sebesar Rp4,5 triliun untuk 2020 dan sebesar Rp8 triliun untuk 2021.

Jupiter meminta Anies tidak gegabah. Sebab, pinjaman uang sebesar itu diiringi dengan bunga yang relatif tinggi justru akan membebani keuangan Pemda DKI.

“Jika diasumsikan bunga terendah saja dari pinjaman itu yakni 0,5% dikalikan 12 bulan, berarti 6% per tahun. Artinya, dari Rp12,5 triliun itu, Pemda nantinya wajib membayar Rp62,5 miliar setiap bulan. Kalau dikalikan 10 tahun, total bunga yang harus dibayarkan dari pinjaman ini berarti Rp7 triliun. Bunga yang sangat fantastis,” kata Jupiter, Senin (27/7).

Baca juga: DPRD DKI Minta Ada Pengawasan Ketat soal Lokasi Pemotongan Kurban

Jupiter lantas memandang uang sebesar itu tidaklah rasional kalau hanya untuk sekedar bayar bunga. Pemprov DKI bisa mengalihkan pendapatan itu untuk pembangunan prioritas lain seperti membiayai anak yang putus sekolah.

“Bayangkan, dengan bunga sebesar itu, berapa siswa yang bisa diselamatkan?” tanya politikus Partai NasDem itu.

Jupiter berharap Anies sebaiknya berkonsultasi dulu dengan DPRD DKI Jakarta dalam melakukan berbagai kebijakan keuangan agar wakil rakyat di Kebon Sirih dapat memberikan padangan dan masukan-masukan yang positif.

“Pemda itu kan bukan hanya eksekutif, tapi juga legislatif. Maka itu, penting bagi Pak Anies mendengarkan dulu masukan-masukan dari kami,” tegasnya.

Jupiter kemudian mencontohkan, salah satu opsi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan serta mempercepat pendapatan Pemprov DKI antara lain, memberikan diskon pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi mal-mal di Jakarta termasuk juga perusahaan-perusahaan yang terdampak pandemi covid-19.

“Jadi, mal-mal itu bisa dapat diskon 25%-30%, asal bayarnya dalam waktu dua minggu misalnya. Dengan begitu, diharapkan mereka mau bayar cepat karena dapat diskon itu,” paparnya.

Lebih jauh, Jupiter mengatakan, berbagai program stimulus ekonomi di Ibu Kota, mestinya bisa melalui sumber pembiayan yang ringan. Bukan yang justru akan membebani dalam waktu jangka panjang.

Ia juga mempertanyakan kontribusi BUMD-BUMD yang selama ini setiap tahun dapat Penyertaan Modal Daerah (PMD), yang notabene berasal dari uang rakyat.

Anies sebaiknya mengevaluasi atau mengaudit secara berkala terkait keberadaan BUMD Jakarta yang tidak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kalau mereka (BUMD) tidak berdampak baik pada pendapatan daerah buat apa? Jangan sampai BUMD hanya menggunakan uang rakyat hanya untuk kesejahteraan direksi mereka saja. Tapi tidak memberi manfaat bagi warga Jakarta,” terangnya.

“Buat apa setiap tahun minta PMD, kalau tidak berkontribusi terhadap keuangan Jakarta. Besok-besok mending kita stop itu (PMD),” cetus Jupiter.

Jupiter lantas menilai, selama ini, manajeman keuanggan Pemprov DKI di era Anies masih berantakan sehingga perlu dilakukan perbaikan-perbaikan yang fundamental.

“Itulah pentingnya kita berdiskusi, duduk bareng mencari jalan keluar atas kesulitan keuangan Pemda saat ini,” pungkasnya. (OL-1)