Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD DKI Jakarta bakal mengevaluasi seluruh kegiatan dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Wakil Ketua DPRD Abdurrahman Suhaimi menyebut rekomendasi hasil evaluasi ditargetkan rampung minggu ini.
“Jawaban dari Gubernur cukup rasional. Tetapi akan tetap kita perdalam jawaban itu di rapat Komisi pekan ini. Setelah itu baru kami adakan rapat Banggar, lalu rapat pimpinan gabungan, barulah Paripurna pengesahan,” terang Suhaimi dalam keteranganya, Jakarta, Senin (27/7).
Anggota dewan diminta mengevaluasi program yang belum maksimal yang dijalankan pada 2019 lalu. Masalah banjir, formula E dan lainya menjadi bahasan yang paling disoroti oleh DPRD.
"Sudah banyak pertanyaan dan penilaian dari fraksi-fraksi terutama tentang masalah banjir, formula E, sampah dan juga program kewirausahaan dan pengembangan UMKM. Itu harus dikupas dalam rapat Komisi sampai tuntas," kata Politisi PKS itu.
Dalam pidato jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD DKI yang dibacakan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria, menjelaskan sejumlah hal yang telah dievaluasi, antara lain terkait program pengendalian banjir yang hanya terealisasi sebesar 63,76%.
Baca juga : Menteri ATR Sosialisasi Atasi Masalah Jabodetabekjur
Menurutnya hal tersebut disebabkan karena adanya kendala teknis di lapangan dan berupaya untuk tetap melaksanakan langkah antisipasi dan kesiap-siagaan dalam menghadapi musim hujan melalui pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian banjir secara rutin.
Selanjutnya terkait permintaan untuk menarik kembali Commitment Fee yang telah dibayarkan kepadaFederation Internationale de l’Automobile (FIA), Riza Patria mengaku akan segera melakukan kajian untuk membedah perjanjian yang telah dilakukan.
Riza juga mengatakan, mengenai rendahnya realisasi kegiatan untuk program pengelolaan sampah yang hanya mencapai 63,9%, Ariza mengatakan hal tersebut disebabkan karena adanya efisiensi belanja sehingga tidak terlaksananya pengadaan lahan untuk Intermediate Treatment Facility (ITF).
“Mengenai Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) atau ITF di Sunter yang belum terlaksana, dapat saya sampaikan bahwa Pembangunan ITF akan dilanjutkan melalui penugasan kepada PT Jakarta Propertindo," pungkas Riza. (OL-7)
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Trans-Jakarta memikul tanggung jawab besar sebagai tulang punggung transportasi Ibu Kota.
Dewan kerap menerima aduan terkait bangunan yang tidak memiliki izin operasional maupun tidak memenuhi kelayakan teknis.
Kondisi ini memicu antrean kendaraan yang mengular panjang, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.
Kecelakaan yang melibatkan dua armada bus Transjakarta di jalur layang Koridor 13, ruas Swadarma arah Cipulir, pada Senin (23/2), mengakibatkan 23 penumpang mengalami luka ringan.
PERAYAAN Tahun Baru Imlek atau Tahun Baru Tionghoa bukan sekadar penanda pergantian tahun dalam kalender lunar.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved