Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
DPRD DKI Jakarta bakal mengevaluasi seluruh kegiatan dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Wakil Ketua DPRD Abdurrahman Suhaimi menyebut rekomendasi hasil evaluasi ditargetkan rampung minggu ini.
“Jawaban dari Gubernur cukup rasional. Tetapi akan tetap kita perdalam jawaban itu di rapat Komisi pekan ini. Setelah itu baru kami adakan rapat Banggar, lalu rapat pimpinan gabungan, barulah Paripurna pengesahan,” terang Suhaimi dalam keteranganya, Jakarta, Senin (27/7).
Anggota dewan diminta mengevaluasi program yang belum maksimal yang dijalankan pada 2019 lalu. Masalah banjir, formula E dan lainya menjadi bahasan yang paling disoroti oleh DPRD.
"Sudah banyak pertanyaan dan penilaian dari fraksi-fraksi terutama tentang masalah banjir, formula E, sampah dan juga program kewirausahaan dan pengembangan UMKM. Itu harus dikupas dalam rapat Komisi sampai tuntas," kata Politisi PKS itu.
Dalam pidato jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD DKI yang dibacakan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria, menjelaskan sejumlah hal yang telah dievaluasi, antara lain terkait program pengendalian banjir yang hanya terealisasi sebesar 63,76%.
Baca juga : Menteri ATR Sosialisasi Atasi Masalah Jabodetabekjur
Menurutnya hal tersebut disebabkan karena adanya kendala teknis di lapangan dan berupaya untuk tetap melaksanakan langkah antisipasi dan kesiap-siagaan dalam menghadapi musim hujan melalui pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian banjir secara rutin.
Selanjutnya terkait permintaan untuk menarik kembali Commitment Fee yang telah dibayarkan kepadaFederation Internationale de l’Automobile (FIA), Riza Patria mengaku akan segera melakukan kajian untuk membedah perjanjian yang telah dilakukan.
Riza juga mengatakan, mengenai rendahnya realisasi kegiatan untuk program pengelolaan sampah yang hanya mencapai 63,9%, Ariza mengatakan hal tersebut disebabkan karena adanya efisiensi belanja sehingga tidak terlaksananya pengadaan lahan untuk Intermediate Treatment Facility (ITF).
“Mengenai Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) atau ITF di Sunter yang belum terlaksana, dapat saya sampaikan bahwa Pembangunan ITF akan dilanjutkan melalui penugasan kepada PT Jakarta Propertindo," pungkas Riza. (OL-7)
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp3,4 triliun dalam APBD 2025 untuk mendukung program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
Pengembang tidak bisa seenaknya menahan AJB karena dokumen tersebut merupakan hak mutlak konsumen setelah pelunasan dilakukan.
Pembentukan BUMD juga lebih efektif dalam mengentaskan permasalahan parkir liar yang masih menjamur di Jakarta.
Pihaknya turut mengundang, para pakar tata kota, pakar transportasi kota, koalisi masyarakat sipil Jakarta, para operator parkir, dan organisasi masyarakat (Ormas).
Ia mengkritisi, dana hibah yang selama ini diberikan kepada forkopimda kurang berdampak untuk mengatasi persoalan tawuran di DKI Jakarta.
Pendapatan dari parkir di Jakarta bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD) yang nantinya akan kembali untuk pelayanan masyarakat.
Sekretaris DPRKP DKI Meli Budiastuti mengatakan penghuni yang seperti itu tidak akan diperpanjang masa tinggalnya di rusunawa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved