Headline

Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.

Fokus

Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.

Dampak Covid-19, Kemiskinan di Depok Meningkat

Kisar Rajaguguk
11/7/2020 16:40
Dampak Covid-19, Kemiskinan di Depok Meningkat
Pemuda Karang Taruna dari Kelurahan Depok melakukan penyemprotan cairan disinfektan di Kampung Lio, Depok,(MI/ BARY FATHAHILAH)

Pandemi covid-19 menyebabkan problem besar di Kota Depok. Satu di antaranya ialah kemiskinan.

Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna menerangkan akibat covid-19 di Kota Depok telah menyebabkan angka kemiskinan meningkat.

"Potensi lonjalan jumlah penduduk miskin bisa terjadi lantaran banyaknya masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan mendekati batas kemiskinan," kata Pradi Sabtu (11/7).

Masyarakat golongan rentan dan hampir miskin ini umumnya bekerja di sektor informal dan banyak yang sangat bergantung pada bantuan-bantuan pemerintah.

Baca juga: Anies Pastikan Pengembang Kawasan Ancol Taat Aturan

Dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan bahkan harus kehilangan mata pencaharian. "Khususnya yang bekerja di sektor informal," lanjutnya.

Lebih jauh Pradi menjelaskan bahwa dari hasil pendataan yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok, dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) ada 240.000 orang mengajukan permohonan bantuan ke Pemerintah Kota Depok. Padahal data kemiskinan pada data DTKS tahun 2019 hanya 76.000 orang. Jika ditotal, jumlah DTKS bertambah 316.000 orang. "Jumlah ini mungkin bisa tambah," ujar Pradi.

Namun, Pradi mengaku bahwa kondisi ini bisa ditangani dengan adanya bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Jawa Barat (Jabar), dan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

"Bantuan Pemerintah Pusat 100.000 paket, Provinsi Jabar 37.000 paket, dan Pemkot Depok 250 paket.

Selain itu, untuk mengatasi masalah ketahanan pangan, Pemkot Depok telah melakukan refocusing APBD. Menurutnya, masing-masing perangkat daerah di Kota Depok dikenai pemotongan anggaran 30-60 persen.

"Khusus Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok, kami lakukan pemotongan lebih 50 persen. Total anggarannya yang ratusan miliar, kami siagakan untuk menangani covid-19 ini," ungkap Pradi.

Oleh karena itu, dia memohon maaf kepada masyarakat Kota Depok jika pembangunan atau perbaikan sekolah, kantor kelurahan, dan lain sebagainya banyak yang tertunda tahun ini. (OL-14)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Bude
Berita Lainnya