Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
Pandemi covid-19 menyebabkan problem besar di Kota Depok. Satu di antaranya ialah kemiskinan.
Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna menerangkan akibat covid-19 di Kota Depok telah menyebabkan angka kemiskinan meningkat.
"Potensi lonjalan jumlah penduduk miskin bisa terjadi lantaran banyaknya masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan mendekati batas kemiskinan," kata Pradi Sabtu (11/7).
Masyarakat golongan rentan dan hampir miskin ini umumnya bekerja di sektor informal dan banyak yang sangat bergantung pada bantuan-bantuan pemerintah.
Baca juga: Anies Pastikan Pengembang Kawasan Ancol Taat Aturan
Lebih jauh Pradi menjelaskan bahwa dari hasil pendataan yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok, dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) ada 240.000 orang mengajukan permohonan bantuan ke Pemerintah Kota Depok. Padahal data kemiskinan pada data DTKS tahun 2019 hanya 76.000 orang. Jika ditotal, jumlah DTKS bertambah 316.000 orang. "Jumlah ini mungkin bisa tambah," ujar Pradi.
Namun, Pradi mengaku bahwa kondisi ini bisa ditangani dengan adanya bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Jawa Barat (Jabar), dan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
"Bantuan Pemerintah Pusat 100.000 paket, Provinsi Jabar 37.000 paket, dan Pemkot Depok 250 paket.
Selain itu, untuk mengatasi masalah ketahanan pangan, Pemkot Depok telah melakukan refocusing APBD. Menurutnya, masing-masing perangkat daerah di Kota Depok dikenai pemotongan anggaran 30-60 persen.
"Khusus Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok, kami lakukan pemotongan lebih 50 persen. Total anggarannya yang ratusan miliar, kami siagakan untuk menangani covid-19 ini," ungkap Pradi.
Oleh karena itu, dia memohon maaf kepada masyarakat Kota Depok jika pembangunan atau perbaikan sekolah, kantor kelurahan, dan lain sebagainya banyak yang tertunda tahun ini. (OL-14)
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan masih banyak penerima bansos yang mengalami kesulitan dalam mencairkan dana karena masalah maladministrasi
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Lurah Sukamaju Baru Nurhadi mengatakan pihak Kelurahan bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah memanggil kedua pihak.
Tanah longsor di Sukamaju Baru dan Harjamukti timbul karena air hujan yang meresap ke dalam tanah sehingga memicu pergerakan tanah.
Perpanjangan pemutihan pajak kendaraan tersebut diberlakukan mengingat antrean masyarakat yang masih terjadi
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
SEKOLAH swasta di Kota Depok, yang mengajukan program sekolah swasta gratis tahun ajaran 2025 terus bertambah. Saat ini sudah ada 44 sekolah swasta yang mendaftar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved