Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Pandemi covid-19 menyebabkan problem besar di Kota Depok. Satu di antaranya ialah kemiskinan.
Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna menerangkan akibat covid-19 di Kota Depok telah menyebabkan angka kemiskinan meningkat.
"Potensi lonjalan jumlah penduduk miskin bisa terjadi lantaran banyaknya masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan mendekati batas kemiskinan," kata Pradi Sabtu (11/7).
Masyarakat golongan rentan dan hampir miskin ini umumnya bekerja di sektor informal dan banyak yang sangat bergantung pada bantuan-bantuan pemerintah.
Baca juga: Anies Pastikan Pengembang Kawasan Ancol Taat Aturan
Lebih jauh Pradi menjelaskan bahwa dari hasil pendataan yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok, dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) ada 240.000 orang mengajukan permohonan bantuan ke Pemerintah Kota Depok. Padahal data kemiskinan pada data DTKS tahun 2019 hanya 76.000 orang. Jika ditotal, jumlah DTKS bertambah 316.000 orang. "Jumlah ini mungkin bisa tambah," ujar Pradi.
Namun, Pradi mengaku bahwa kondisi ini bisa ditangani dengan adanya bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Jawa Barat (Jabar), dan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
"Bantuan Pemerintah Pusat 100.000 paket, Provinsi Jabar 37.000 paket, dan Pemkot Depok 250 paket.
Selain itu, untuk mengatasi masalah ketahanan pangan, Pemkot Depok telah melakukan refocusing APBD. Menurutnya, masing-masing perangkat daerah di Kota Depok dikenai pemotongan anggaran 30-60 persen.
"Khusus Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok, kami lakukan pemotongan lebih 50 persen. Total anggarannya yang ratusan miliar, kami siagakan untuk menangani covid-19 ini," ungkap Pradi.
Oleh karena itu, dia memohon maaf kepada masyarakat Kota Depok jika pembangunan atau perbaikan sekolah, kantor kelurahan, dan lain sebagainya banyak yang tertunda tahun ini. (OL-14)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Jarak struktur bangunan yang tidak terlalu menempel pada lereng menjadi faktor kunci minimnya dampak fatal.
Pemerintah Kota Depok turut mengeluarkan peringatan dini bagi warga, terutama bagi mereka yang bermukim di daerah dengan topografi perbukitan atau dekat aliran sungai.
Langkah ini diambil untuk menekan intensitas hujan di daratan dengan cara menebar garam di awan-awan hujan sebelum memasuki wilayah pemukiman padat.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Polres Metro Depok pada 2018 telah melakukan penyelidikan mendalam dan memeriksa sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Rotasi, baik secara vertikal maupun horizontal, merupakan bagian dari evaluasi organisasi yang dilakukan secara profesional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved