Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Anggota Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mempertanyakan kebijakan pelaksanaan reklamasi Ancol yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur No. 237 tahun 2020.
Nova menegaskan pihak PT Pembangunan Jaya Ancol harus melakukan kajian terlebih dulu sebelum bisa melakukan reklamasi.
"Kalau saya yang terpenting ketika melakukan pembangunan seperti reklamasi ya harus ada kajiannya. Kajiannya mana? Itu harus dibuka ke publik," kata Nova, Jumat (10/7).
Baca juga: Pemprov DKI Tugaskan Ancol Buat Kajian Perluasan Daratan
Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan PP no. 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.
Selain itu, PT Pembangunan Jaya Ancol juga wajib memperoleh izin reklamasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena luas daratan yang akan dicapai dari hasil reklamasi lebih dari 100 hektare. Kewajiban ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 25 tahun 2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi.
"Yang saya garisbawahi itu. Silakan sampaikan, menimbunnya nanti bagaimana, juga harus ada zonasi tata ruang. Itu semua harus mumpuni. Jangan lupa urgensinya apa. Kalau cuma untuk menampung wisatawan lebih banyak, memangnya saat ini area Ancol itu kurang? Berapa sih turis yang datang ke sana tiap tahun di akhir pekan? Kajian itu sudah ada belum," ujar Nova. (OL-14)
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
PARTAI NasDem mengusulkan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku, Kalimantan Timur, dijadikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur.
Lebih lanjut, saat ini dia menilai bahwa anggaran yang ada saat ini lebih banyak difokuskan pada berbagai macam program prioritas Presiden Prabowo.
PARTAI NasDem mendesak agar Keputusan Presiden (Keppres) terkait Ibu Kota Nusantara (IKN) segera diterbitkan.
PARTAI NasDem membeberkan pandangan terkait keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung upaya Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam menangani kasus beras oplosan.
Dia menemukan ada pelajar kelas 1 dan 2 SMP di Kabupaten Serang, Banten, belum bisa membaca.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved