Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta tidak hanya fokus dalam penanganan covid-19. Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna menuturkan program pengendalian banjir jangan sampai terabaikan. Pasalnya ancaman banjir masih membayangi warga Ibu Kota di tahun ini.
"Potensi bencana alam seperti banjir masih terjadi di Jakarta. Jangan kasus covid-19 belum selesai, Ibu Kota dihadapi banjir. Ini yang perlu diwaspadai," kata Yayat, Senin (22/6).
Yayat mengatakan memang anggaran DKI terkuras banyak untuk penanganan covid-19. Namun, hal itu tidak menjadi alasan Gubernur Anies Baswedan mengesampingkan program pengendalian banjir.
Mei lalu, banjir rob menerjang Jakarta Utara tepatnya di kawasan Pluit di Kecamatan Penjaringan, selama tiga hari berturut-turut.
"Jangan sampai kota ini di saat yang sama dihadapkan dengan dua bencana. Bencana kesehatan terjadi dan bencana alam terjadi juga," kata Yayat.
Baca juga: Pesan Ridwan Saidi ke Anies: Pembangunan DKI Jakarta Terbengkalai
Yayat menuturkan potensi pendapatan daerah DKI turun di tahun ini karena faktor pertumbuhan ekonomi yang melamban. Hal ini diartikan bahwa tahun depan, program pembangunan DKI juga akan turun atau tidak terjadi perubahan yang mendasar.
Ia menyebut keterlibatan pemerintah pusat harus dilibatkan untuk membantu membereskan masalah penanganan banjir di Jakarta.
"Kalau sudah kondisi seperti ini, dukungan pusat untuk membantu program dibutuhkan untuk disinergikan. Soal banjir, DKI coba evaluasi ulang. Berapa kesiapan anggaran agar DKI bisa bersinergi dengan pusat, apakah bisa mem-back up tidak," tandas Yayat.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan tidak ada pembangunan infrastruktur baru di sisa tahun 2020 ini. Namun, ada anggaran yang masih tetap dilanjutkan, yakni untuk pengendalian banjir
"Tahun ini tidak ada lagi pembangunan baru, tidak ada lagi belanja modal kecuali terkait penanggulangan banjir, dan tidak ada belanja yang tidak prioritas," ungkap Anies, Jumat (29/5). (OL-14)
Pendekatan represif dan pengamanan tidak lagi memadai mulai menjadi arus utama dalam kebijakan daerah.
Pelaksanaan OMC dilakukan secara terukur dengan merujuk pada data prakiraan cuaca terbaru.
BPBD DKI Jakarta melaporkan 10 ruas jalan dan 16 RT terendam banjir setinggi 10–70 cm akibat hujan deras sejak Sabtu malam (17/1/2026).
Pada pagi hari, seluruh wilayah Jakarta diperkirakan akan hujan ringan. Namun, potensi hujan petir sudah mulai muncul sejak pagi menjelang siang.
Kondisi ini dipicu oleh penguatan Monsun Asia dan adanya sistem tekanan rendah di selatan Nusa Tenggara Barat yang membentuk pola konvergensi atau pertemuan angin.
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Kendala utama berada pada pengadaan tanah, baik melalui pembelian maupun pembebasan lahan, yang kerap berbenturan dengan realitas sosial dan ekonomi kota padat.
Fokus penataan tidak hanya menyentuh aspek estetika visual, tetapi juga penguatan fungsi infrastruktur dasar.
Lebih lanjut Pramono merinci, jumlah anggaran Rp100 miliar bukan hanya dikeluarkan untuk pembongkaran tiang saja.
Seharusnya, lanjut Bun, Pemprov DKI siap siaga sejak awal. Termasuk apel siaga dan persiapan teknis lainnya.
SEBANYAK 109 tiang monorel di Jalan Rasuna Said, Jakarta akan dibongkar. Dinas Bina Marga DKI Jakarta berharap pembongkaran tiang monorel itu dapat memecah kemacetan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved