Ketimbang PSBL, DPRD Minta Anies Batasi Transportasi

KEBIJAKAN Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) yang bakal diterapkan di ibu kota dikritik oleh anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjutak.

Ia menilai lebih baik batasi transportasi ketimbang batasi pergerakan warga di lingkungan RW yang berzona merah covid-19.

"Kebijakan Pemprov DKI memberlakukan PSBL terkesan tidak tepat. Sulit membatasi pergerakan warga hanya di RW. Sebaiknya pemprov mengurus transportasi, agar tidak terjadi penumpukan," jelas Gilbert dalam keterangan resminya, Jakarta, Selasa (2/6).

Untuk membatasi transportasi, Gilbert menyarankan Gubernur Anies Baswedan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar tidak terjadi tumpang tindih aturan. Hal ini dianggap lebih efektif ketimbang kebijakan PSBL tersebut.

Selain itu, Gilbert juga mengusulkan pengaturan jam masuk dan keluar kerja secara bergelombang di Jakarta, agar tidak terjadi penumpukan penumpang yang berlebihan di jam tertentu saat naik transportasi.

"Disarankan 3 gelombang jarak sejam, mengingat diperlukan jarak 1 m antarpenumpang dan sulitnya menambah jumlah moda transportasi. Juga frekuensi keberangkatan moda transportasi diperbanyak," jelas Mantan Wakil Ketua Regional South East Asia Regional Office International Agency for Prevention of Blindness WHO itu.

Pengaturan jam masuk-keluar kerja juga itu, imbuhnya, diberikan ke sektor swasta, untuk menghindari penumpukan penumpang bila mengikuti jam kerja saat kenormalan baru atau new normal.(OL-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siti Retno Wulandari