DPRD DKI Fraksi PAN Kritisi Kebijakan Pusat Soal Pandemi

WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menilai kebijakan yang dibuat Gubernur Anies Baswedan dengan pemerintah pusat kerap tidak sinkron. Terlebih soal kebijakan larangan mudik dalam pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Saya sih paham situasinya, Pak Anies agak tegas. Tapi, kalau lihat pemerintah pusat kebijakannya agak membingungkan. Di satu sisi ngelarang mudik, tapi memperbolehkan pesawat beroperasi dengan syarat," terang Zita dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (18/5).

Zita menyoroti kebijakan lainnya seperti membatasi pergerakan pengemudi ojek daring untuk mengangkut penumpang yang sudah tertuang di Permenkes No.9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Namun, muncul Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 yang memperbolehkan hal tersebut.

"Ini jadi runyam menurut saya, bikin masyarakat bingung. Jadi ada upaya dari Pak Anies untuk menjaga situasi," kata Zita.

Putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan itu juga kesal atas keramaian yang terjadi di Bandara Soekarno Hatta pada Kamis (14/1). Menurutnya, adanya izin pembukaan transpotasi menyebabkan warga menjadi tidak patuh menjaga jarak atau physical distancing.

"Jangan sampai kita disuruh di rumah, tapi foto-foto situasi ramai di bandara bertebaran. Ini kan bikin orang-orang yang stay di rumah tidak dihargai, saya pengen semuanya clear jangan bikin masyarakat bingung," pungkas Zita.(OL-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siti Retno Wulandari