Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Iman Satria membeberkan bahwa bantuan sosial (bansos) tahap kedua dari pemerintah pusat disalurkan lebih dulu dibandingkan dari pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Bantuan itu diberikan ke warga yang tinggal di Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat.
"Faktanya, di wilayah Jakarta Pusat sudah ada yang menerima bansos kedua dari Kemensos (Kementerian Sosial). Di kelurahan saya, di Cempaka Putih Barat RW 04. (Bansos) Sudah dibagikan empat hari lalu," jelas Iman.
Hal ini sontak membuat Iman bertanya-tanya. Mengapa penyaluran bansos kedua sudah dibagikan dulu oleh Kemensos, padahal jadwal penyaluran bansos dari Pemprov DKI baru diberikan ke warga pada Kamis (14/5) lalu.
Baca juga: Pemerintah Didesak Selidiki Penumpukan Penumpang di Bandara
"Nah, ini penyalurannya gimana? Ada koordinasi enggak? Jangan-jangan ini semaunya (pemerintah pusat) saja. Atau diberikan secara otodidak," kata Iman.
Selain itu, ia juga mengatakan ada pengurangan penerimaan data bansos dari Kemensos. Atas hal itu, para ketua RT-RW merasa kebingungan lantaran tidak bisa membagikan merata kepada warga yang membutuhkan.
"Misalnya yang tadinya ada 31 orang didata mendapat bansos dari pusat, sekarang jadi 9. Tapi dari DKI yang tadinya 40 orang menjadi 90 orang. Bansos pusat isinya beras 25 kg. Itu membuat RT RW pusing. Akhirnya, diambil kebijakan sama mereka, bansos tidak dikasih atas nama yang tertera. Namun, dibagi-bagi ke orang enggak mampu," jelas Iman.
Ia juga mengatakan, memang penyaluran bansos kedua ini dibagi per regional oleh pusat dan pemprov. Hal ini dimaksudkan agar terjadi pemrataan penerimaan sembako.
"Yang saya dengar langsung dari Kemensos, dia bilang hanya membagi regional. Misalnya, di Jakarta Pusat dibagikan dari pusat, maka DKI tidak bisa memberikan bantuan lagi," pungkas Iman. (OL-14)
Ketika itu, Prabowo memberi sinyal bahwa upacara akan kembali digelar di IKN.
Masih ditemukan sejumlah masalah salah satunya adanya dugaan tindakan pungutan liar dalam pelaksanaan perekrutan tersebut.
Pasalnya, uji coba program itu sudah berjalan pada tahun ajaran baru ini.
Pentingnya mencari inisiatiif strategis dalam hal pembiayaan dan pendanaan untuk mendukung pembangunan.
Proses penerbitan payung hukum uji coba hingga pelaksanaan program sekolah swasta gratis itu sudah berkoordinasi dengan tingkat pemerintah pusat
Penggunaan komposter memungkinkan masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos, mengurangi emisi metana, dan memperbaiki kualitas tanah secara lokal.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved