Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPRD DKI Zita Anjani meminta jajaran menteri di pemerintah pusat tidak sibuk saling menyalahkan soal bantuan sosial (bansos).
Ia mengungkapkan penerimaan pajak DKI Jakarta semuanya turun. Hal ini yang menjadi salah satu alasan pemda membutuhkan bantuan dari pusat soal bansos.
"Pemprov perlu mencarikan solusi pendanaan. Kalau mau salah menyalahkan, artinya kita tidak sensitif sama situasi masyarakat. Yang jelas, perubahan APBD sedang intensif kami bahas," terang Zita dalam keterangan resminya, Jakarta, Jumat (8/5).
Zita mengatakan, pemerintah pusat punya instrumen lebih banyak untuk datangkan uang, dibandingkan Pemprov. Mestinya, dana penyelesaian wabah ini bisa pebih dari 2,5% PDB, negara lain ada yang 10%-20%.
"Kami berharap ada penjelasannya. Kami berharap ada saran yang konstruktif dari Bu SMI (Sri Mulyani Indrawati), yang bisa dilakukan Pak Anies, biar bisa kami dorong lewat DPRD," kata Politikus PAN itu.
Baca juga: Data tidak Sinkron Kacaukan Bansos
Zita mengatakan semua daerah juga tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menopang seluruh kebutuhan warganya selama pandemi Covid-19.
"Kalau DKI dapat solusi, tentunya daerah lain juga dapat solusi dari pemerintah pusat," pungkasnya.
Sebelumnya, dalam rapat kerja virtual dengan DPR, Sri Mulyani mengatakan bahwa pada awalnya Pemprov DKI Jakarta mengaku sanggup untuk memberikan bantuan kepada 1,1 juta warganya. Lalu, sebanyak 3,6 juta warga DKI Jakarta dikatakan telah ditalangi pembiayaannya oleh pemerintah pusat. Namun, karena tidak sanggup, akhirnya DKI meminta bantuan pusat perihal bansos.
"Jadi yang tadinya 1,1 juta adalah DKI dan 3,6 juta adalah pemerintah pusat, sekarang seluruhnya diminta untuk dicover pemerintah pusat," jelas Sri Mulyani, Rabu (6/5). (A-2)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
Founder Gerakan Turun Tangan, Anies Baswedan, menyampaikan gagasan dan pemikirannya di depan seribuan anak muda dalam gelaran Turun Tangan Festival 2025.
Diketahui Anies sebelumnya dalam acara Dialog Kebangsaan di Padang menyatakan bahwa negara tidak boleh salah fokus pada proyek mercusuar yang membebani rakyat.
Jebolnya tanggul baswedan membuat permukiman warga di sekitar Jati Padang, Pasar Minggu, mengalami banjir hingga mencapai 1 meter.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved