​​​​​​​DPRD: Menteri Jokowi Jangan Salahkan Anies soal Bansos

WAKIL Ketua DPRD DKI Zita Anjani meminta jajaran menteri di pemerintah pusat tidak sibuk saling menyalahkan soal bantuan sosial (bansos). 

Ia mengungkapkan penerimaan pajak DKI Jakarta semuanya turun. Hal ini yang menjadi salah satu alasan pemda membutuhkan bantuan dari pusat soal bansos.

"Pemprov perlu mencarikan solusi pendanaan. Kalau mau salah menyalahkan, artinya kita tidak sensitif sama situasi masyarakat. Yang jelas, perubahan APBD sedang intensif kami bahas," terang Zita dalam keterangan resminya, Jakarta, Jumat (8/5).

Zita mengatakan, pemerintah pusat punya instrumen lebih banyak untuk datangkan uang, dibandingkan Pemprov. Mestinya, dana penyelesaian wabah ini bisa pebih dari 2,5% PDB, negara lain ada yang 10%-20%.

"Kami berharap ada penjelasannya. Kami berharap ada saran yang konstruktif dari Bu SMI (Sri Mulyani Indrawati), yang bisa dilakukan Pak Anies, biar bisa kami dorong lewat DPRD," kata Politikus PAN itu.

Baca juga: Data tidak Sinkron Kacaukan Bansos

Zita mengatakan semua daerah juga tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menopang seluruh kebutuhan warganya selama pandemi Covid-19. 

"Kalau DKI dapat solusi, tentunya daerah lain juga dapat solusi dari pemerintah pusat," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam rapat kerja virtual dengan DPR, Sri Mulyani mengatakan bahwa pada awalnya Pemprov DKI Jakarta mengaku sanggup untuk memberikan bantuan kepada 1,1 juta warganya. Lalu, sebanyak 3,6 juta warga DKI Jakarta dikatakan telah ditalangi pembiayaannya oleh pemerintah pusat. Namun, karena tidak sanggup, akhirnya DKI meminta bantuan pusat perihal bansos.

"Jadi yang tadinya 1,1 juta adalah DKI dan 3,6 juta adalah pemerintah pusat, sekarang seluruhnya diminta untuk dicover pemerintah pusat," jelas Sri Mulyani, Rabu (6/5). (A-2)