Kesulitan Tertibkan Warga, Pemprov DKI Setop Pasar Murah

PEMERINTAH provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghentikan program pangan murah selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Menurut Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta, Bambang Purwanto, masyarakat masih tidak patuh untuk menjaga jarak selama mengantri.

"Kami hentikan karena masyarakat kurang diatur. Kami takut mereka tertular (Covid-19) karena masih ada juga yang tidak pakai masker," ungkap Bambang saat dihubungi, Jakarta, Rabu (29/4).

Program pangan murah juga sempat dihentikan sebelum PSBB. Namun, kebijakan kali ini, sebut Bambang, karena sikap warga yang tidak bisa ditoleransi lagi.

"Kami menghindari kerumunan warga. Saat ada sistem ganjil genap dalam mengantri ternyata tidak selesaikan masalah. Jadi, kami tidak mau ambil resiko gara-gara kerumunan," jelas Bambang.

"Nantinya kita beri solusi dengan cara online. Saat ini sistem kami persiapkan," lanjutnya.

Warga yang menerima program pangan murah ialah yang memegang kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).

Lalu diberikan kepada petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU), dan pegawai harian lepas (PHL), guru honorer dan penghuni rusun milik Pemprov DKI. (OL-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akhmad Mustain