DPRD Tak Keberatan Gaji Dipotong untuk Covid-19

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengungkapkan tidak keberatan jika anggaran belanja pegawai termasuk gaji dan tunjangan anggota DPRD dipotong untuk dialihkan ke anggaran penanganan covid-19.

Ia pun memperkirakan sebagian besar anggota dewan akan setuju karena penanganan covid-19 saat ini menjadi prioritas utama dibandingkan pos belanja yang lain.

"Ya saya setuju, dan saya kira tanpa diminta teman-teman di DPRD secara sukarela sudah melakukan hal itu dibuktikan dengan banyaknya pembagian sembako dan dana untuk masyarakat yang membutuhkan," ungkap Abdul Aziz, Senin (20/4).

Ia pun mendukung agar rasionalisasi belanja pegawai itu bisa dilakukan secepatnya.

"Karena kondisi yang memang menuntut kita berperan aktif menolong masyarakat yang membutuhkan," tukasnya.

Sebelumnya Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Keuangan DKI Sri Haryati mengatakan saat ini Pemprov DKI tengah membahas rasionalisasi belanja pegawai.

Hal ini sesuai dengan arahan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 119/2813/J tentang Percepatan Penyelesaian Penyesuaian APBD 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat. Peraturan ini disahkan pada 9 April lalu.

Dalam SKB itu, pemda-pemda diminta menyesuaikan anggaran Belanja Pegawai. (OL-14)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Bude