Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
POLDA Metro Jaya mempersiapkan 45 pos pantau selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Menurut Direktur Lalu Lintas Kombes Sambodo Purnomo Yogo, pos pantau tersebut akan didirikan di dalam kota Jakarta.
"Satu hal yang sedang kita siapkan, yaitu kita akan membangun pos pantau. Kita sudah datakan kemarin, ada 45 titik di Jakarta saja, di luar 33 titik check point," kata Sambodo di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (18/4).
Sambodo menjelaskan bahwa nantinya pos pantau tersebut berbeda dengan check point yang sudah dibangun sebelumnya. Check point, sebutnya, menyasar kepada para pengendara yang masuk ke wilayah Jakarta. Sementara 45 pos pantau tersebut nantinya akan memantau pengendara di dalam kota Jakarta.
"Sehingga nanti orang akan merasa diawasi, jadi anggota lalu lintas yang berada di check pantau itu tidak hanya bertugas mengatur lalu lintas, tapi juga akan melakukan teguran terhadap masyarakat yang tidak mentaati peraturan PSBB," ujar Sambodo.
Sebelumnya, terdapat 33 check pantau di seluruh wilayah Jakarta seiring penerapan PSBB guna memutus mata rantai penyebaran covid-19. Setelah daerah penyangga Jakarta menerapkan PSBB, jumlahnya semakin bertambah menjadi 158.
Sambodo menyebut jumlah pelanggar PSBB di wilayah Jakarta semakin berkurang. "Kalau dua hari yang lalu masih sekitar 1.300 pelanggar, hari ini sekitar 1000-an," sambungnya.
Sementara untuk wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi serta Kota Depok baru melakukan penindakan hari ini, Kota Tangerang dan Tangeran Selatan baru melakukan sosialisasi karena baru menerapkan PSBB hari ini.
Sambodo menyebut bahwa ia telah berkeliling memantau check point di luar Jakarta. Hal itu dilakukan untuk menyamakan cara tindak terhadap para pelanggar PSBB di luar kota Jakarta. Menurutnya, setiap daerah memiliki peraturannya masing-masing terkait penerapan PSBB.
"Di DKI menggunakan Pergub No 33, di Depok dia pake Perwali, di Kabupaten Bekasi ada Perbup, kemudian di Kota Bekasi ada Peraturan Walikota Bekasi, di Tangerang juga ada," paparnya.
Namun pada intinya, imbuhnya, esensi dari peraturan tersebut sama, sehingga cara bertindaknya juga sama. "Sehingga kemudian nanti diharapakan seluruh Jabodetabek ini kita akan bisa bersama-sama melakukan PSBB dengan lebih baik," pungkasnya. (OL-4)
Memahami perbedaan mendasar antara Super Flu, Influenza, dan Covid-19 bukan hanya soal ketenangan pikiran, tetapi juga tentang ketepatan penanganan medis untuk mencegah komplikasi serius.
GURU Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dominicus Husada, menilai penularan virus Nipah tidak sebesar kasus covid-19 yang menjadi pandemi.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved