Anies Jamin Pemprov Tetap Berikan Pelayanan Selama PSBB

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pelayanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan tetap berjalan saat pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Ibu Kota.

"Pemprov DKI, kepolisian, maupun TNI semua tetap berjalan seperti biasa. Yang bisa bekerja dari rumah, diatur oleh atasannya untuk bekerja dari rumah. Pelayanan jalan terus. Oleh karena itu, tidak ada yang tutup," kata Anies saat konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/4) malam.

Selama 2 hari ke depan, kata Anies, Pemprov DKI Jakarta akan menyosialisasikan aturan resmi PSBB di DKI Jakarta yang akan mulai berlaku pada Jumat (10/4) untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Ibu Kota.

Baca juga: Ini Aktivitas yang Harus Dihindari Selama PSBB di DKI

"Nanti, dengan adanya peraturan detail, akan ada pasal-pasalnya itu bisa dilihat. Kami siapkan juga bahan-bahan, seperti infografis dan materi sosialisasi lainnya untuk masyarakat," kata Anies.

Penetapan PSBB DKI Jakarta itu diumumkan Anies setelah rapat koordinasi dengan Forkompimda DKI Jakarta bersama dengan unsur keamanan,
seperti Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Kejaksaan Tinggi.

Lebih lanjut, Anies menjelaskan PSBB pada dasarnya sudah diterapkan selama hampir 1 bulan di DKI Jakarta, seperti kegiatan belajar mengajar di rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah.

Hal yang berbeda dari penetapan PSBB saat ini adalah kehadiran aturan yang baku untuk mengatur penegakan hukum terkait dengan PSBB karena selama ini pembatasan-pembatasan yang sudah diterapkan belum memiliki dasar hukum yang mengikat.

Pembatasan sosial berskala besar yang diajukan Anies Baswedan akhirnya disepakati Kementerian Kesehatan RI pada Selasa (7/4) pagi setelah sempat ditolak karena dokumennya tidak lengkap.

Penetapan PSBB untuk wilayah DKI Jakarta tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang
Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Percepatan Penanganan covid-19 yang ditandatangani Menkes Terawan Agus Putranto.

Dalam keputusan itu disebutkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan PSBB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan secara konsisten mendorong dan menyosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. (OL-1)