Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Zita Anjani berpendapat selain memfokuskan bantuan ke warga, pemerintah wajib menyiapkan tenaga medis yang baik.
"Covid-19 kalau ditangani dengan baik tidak akan mematikan. Nah, yang buat mematikan itu karena sistem kesehatan yang enggak bagus. Jadi, tenaga medis harus diperkuat sama dikasih jaminan sosial buat yang enggak mampu," kata Zita di Jakarta, Kamis (3/4).
Menurut Zita, sebagai garda terdepan melawan covid-19, petugas medis harus memiliki senjata yang kuat. Misalnya, ketersediaan alat pelindung diri (APD) yang cukup dan kebutuhan lainnya.
"Tenaga medis harus betul-betul dipersiapkan dengan baik. Ibaratnya mereka tentara. Mereka adalah garda terdepan kita. Gimana mau perang kalau virusnya tidak kelihatan dan mereka enggak punya perlindungan. Belum perang sudah kalah duluan," ucap Zita.
Baca juga: Legislator harus Bantu Tim Medis Lawan Covid-19
Zita juga menegaskan saat ini tidak perlu ribut mempermasalahkan ada karantina wilayah atau tidak. Ia mencontohkan di negara lain, yakni Singapura yang tidak menerapkan karantina, tapi berhasil menekan penularan covid-19.
"Karena mereka punya tim medis yang luar biasa. Jadi, bisa menghadapi wabah ini. Yang penting banget tenaga medis diperhatikan," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan saat ini sudah ada 70 rumah sakit (RS) yang menangani covid-19 dan 13 diantaranya jadi RS rujukan. Hingga kemarin (2/4) sudah ada 1.300 pasien yang masih dirawat.
"Masih ada 707 antre menunggu hasil lab. Ada 1 permintaan adalah rumah sakit yang 70 itu kebanyakan swasta. Mereka mengharapkan dukungan BPJS agar tidak ada keterlambatan di dalam pembayaran tagihannya," pungkas Anies. (OL-14)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Memahami perbedaan mendasar antara Super Flu, Influenza, dan Covid-19 bukan hanya soal ketenangan pikiran, tetapi juga tentang ketepatan penanganan medis untuk mencegah komplikasi serius.
GURU Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dominicus Husada, menilai penularan virus Nipah tidak sebesar kasus covid-19 yang menjadi pandemi.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved