Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta resmi menunda penyelenggaraan ajang Formula E akibat wabah virus korona (COVID-19). Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjutak, menilai kebijakan yang diambil Gubernur Anies Baswedan terbilang wajar.
"Ini sikap Pemprov DKI yang wajar dalam kondisi sekarang. Korona ini kondisi global dan di mana-mana ditunda, force majeure," ujar Gilbert kepada Media Indonesia, Rabu (11/3).
Gilbert juga menanggapi soal pembayaran biaya penyelenggaraan (commitment fee) sebesar 20 juta poundsterling atau sekitar Rp 372 miliar. Dia mendesak Anies untuk memberikan kejelasan terkait hal itu.
Baca juga: Formula E Ditunda, Anies: Commitment Fee Tidak Hangus
"Harus ada penjelasan lebih lanjut soal tempat dan commitment fee. Bukan sekedar menunda. Itu yang mesti dikejar, berapa banyak anggaran yang hilang? Masalah masih menggantung tentang kedua hal di atas," pungkas Gilbert.
"Energi kita banyak terbuang oleh sikap Anies yang sejak awal mencoba menutupi segala kesalahan," tambahnya.
Anggaran untuk Formula E, lanjut dia, sudah terkuras banyak. Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan panitia penyelenggara harus mempertimbangkan hal tersebut. Ajang balap mobil listrik itu dijadwalkan pada 6 Juni di kawasan Monumen Nasional (Monas).
Baca juga: Formula E jadi Program Strategis Anies
"KPK juga harus meneliti bagaimana Formula E bisa dianggarkan dalam APBD-Perubahan. Sementara secara peraturan, APBD-Perubahan hanya untuk penyesuaian pencapaian APBD atau hal darurat mendesak. Formula E tidak memenuhi syarat itu," pungkas Gilbert.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, baru saja mengeluarkan surat resmi bernomor 117/-1.857.73 yang ditujukan kepada Organizing Commitee Jakarta E-prix tertanggal 9 Maret.
"Mencermati perkembangan COVID-19 di berbagai belahan dunia, khususnya di Jakarta, penyelenggaraan Formula E yang semula dijadwalkan pada Juni 2020 agar ditunda pelaksanaanya," bunyi surat putusan yang ditandatangani Anies.(OL-11)
Bawaslu akan mengklarifikasi laporan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat soal dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Semua daerah didorong untuk berkoalisi dengan parpol lain karena membangun daerah harus dilakukan bersama-sama
Obor Api Perjuangan diserahkan oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah H Sumanto kepada Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ketut Sustiawan.
PDI Perjuangan merekomendasikan Ono Surono sebagai Bakal Calon Gubernur Jawa Barat yang akan bertarung di Pilkada 2024.
Sikap itu merupakan penolakan atas praktik kolonialisme oleh Israel
Muhadjir Effendy mengatakan Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) memahami kondisi Indonesia terkait polemik keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20.
Dengan dihapuskannya PT, setiap partai pemilu bisa mengajukan capres-cawapres di Pilpres 2029. Dengan begitu, para putra terbaik bangsa punya kesempatan jauh lebih besar untuk nyapres.
Akankah keduanya bakal memenangi pertandingan? Seberapa besar faktor Anies dan Jokowi dalam ikut menentukan sang kampiun?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Anies yang diusung oleh Partai NasDem sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024
Anies pun turun mencoba ikut memanen kol bersama para petani
Masyarakat menginginkan Indonesia yang lebih adil dan adil makmur bagi semua, bukan untuk sebagian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved