Anggaran Dihapus, Pemprov DKI Tetap Libatkan Influencer

ANGGARAN sewa jasa influencer telah dihapus pada masa pembahasan Rancangan APBD 2020 pada tahun lalu. Anggaran yang direncanakan senilai Rp5 miliar itu menuai kontroversi karena sewa jasa mencapai Rp1 miliar untuk satu orang influencer.

Kontroversi itu pun diikuti dengan mundurnya Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaidi.

Kini, pascapenghapusan anggaran itu, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), pecahan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ternyata tetap menggunakan jasa influencer untuk mempromosikan tiap agenda maupun objek wisata di Jakarta.

Baca juga: Senin, Panitia Pemilihan Wagub DKI Terbentuk

Kepala Parekraf DKI Cucu Ahmad Kurnia menyebut anggaran jasa influencer tidak setinggi anggaran yang sudah dihapus sebelumnya. Anggaran juga dibebankan pada promosi media digital yang sudah ada.

"Pada 2020, program dihilangkan, anggaran dihapus. Tapi penggunaan media influencer melekat di kegiatan yang kita lakukan. Nggak di program sendiri. Kita tidak pakai yang internasional. Kita pakai sosial media yang lokallah," kata Cucu di Balai Kota, Rabu (19/2).

Ia mencontohkan kegiatan festival di Pulau Untung Jawa yang berlangsung pekan lalu. Promosi menggunakan jasa influencer anggarannya melekat pada anggaran kegiatan tersebut.

"Ada kita undang orang sosial media. Seperti itu saja jadi anggaran tidak besar," jelas Cucu.

Menurut Cucu, anggaran promosi itu jauh lebih kecil yakni Rp10 juta untuk satu orang influencer.

Ia pun menyebut tidak sembarang jasa influencer bisa digunakan. Ada kriteria yang ia tetapkan agar promosi wisata bisa maksimal.

"Misal dia harus punya followers seperti apa, karakter kan beda-beda, nggak sembarangan kita pilih. Kita lihat juga akun asli atau bayaran," tegasnya. (OL-1)