Influencer dan Algoritma dalam Persepsi Politik Publik

Perkembangan media digital telah mengubah secara signifikan ruang komunikasi politik. Jika sebelumnya opini publik banyak dibentuk oleh partai politik, elite negara, dan media arus utama, kini peran tersebut bergeser ke ruang digital. 

Dalam konteks tersebut, algoritma media sosial dan influencer muncul sebagai aktor baru yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi politik masyarakat. Influencer tidak lagi sekadar figur hiburan atau gaya hidup. Dalam praktik komunikasi politik kontemporer, mereka telah bertransformasi menjadi aktor komunikasi politik baru.

Dengan jumlah pengikut yang besar dan hubungan emosional yang terbangun melalui interaksi digital, influencer mampu menyampaikan pesan politik melalui cara dan gayanya masing-masing secara cepat kepada pengikutnya sehingga mudah diterima.

Baca juga : Bebas Bicara di Media Sosial, tapi Etika Kita ke Mana?

Bermodal Kedekatan 

Kepercayaan publik terhadap influencer sering kali bukan dibangun atas dasar kapasitas politik atau pemahaman kebijakan, melainkan atas kesan  kedekatan dan personal branding atau citra diri yang dibentuk.

Fenomena itu sejalan dengan temuan Guri Enli dalam jurnal Political Communication yang menjelaskan bahwa media sosial menciptakan ilusi keaslian (authenticity). Kesan kedekatan tersebut membuat audiens lebih mudah menerima pesan, termasuk pesan politik, tanpa melalui proses evaluasi kritis.

Dalam konteks itu, influencer berperan sebagai opinion leader yang mampu mengarahkan cara pandang publik terhadap isu dan aktor politik tertentu.

Baca juga : Viral tanpa Empati: Ketika Penderitaan Manusia Menjadi Konten Digital

Pengaruh Algoritma

Namun, pengaruh influencer tidak dapat dilepaskan dari peran algoritma media sosial. Algoritma  bekerja dengan logika keterlibatan, bukan kebenaran.

Konten yang paling sering ditonton, dibagikan, dan memicu emosi akan terus dimunculkan dalam linimasa pengguna. Akibatnya, persepsi publik tidak dibentuk oleh informasi yang paling benar atau paling substansial, melainkan oleh apa yang paling sering muncul dan berulang.

Dalam kajian komunikasi politik klasik, McCombs dan Shaw melalui teori agenda setting menegaskan bahwa media tidak menentukan apa yang harus dipikirkan publik, melainkan isu apa yang dianggap penting.

Di era digital, fungsi agenda setting ini tidak lagi dimonopoli oleh media massa, tetapi juga dijalankan oleh influencer yang diperkuat oleh algoritma. Isu yang terus diulang akan dianggap relevan, meskipun tidak selalu mencerminkan kompleksitas realitas politik.

Kondisi ini diperparah oleh apa yang disebut Eli Pariser sebagai filter bubble. Melalui personalisasi konten, algoritma cenderung menampilkan informasi yang selaras dengan preferensi  pengguna. Dalam politik, ruang gema ini mempersempit sudut pandang publik dan memperkuat keyakinan yang telah ada, sekaligus mengurangi paparan terhadap perspektif alternatif.

Dampaknya, politik tidak lagi dipahami sebagai ruang pertukaran gagasan dan perdebatan rasional, tetapi sebagai arena pertarungan narasi dan emosi. Persepsi publik dibentuk melalui potongan video singkat, slogan, dan simbol visual yang terus diulang secara konsisten.

Bangun Kesadaran Kritis

Manuel Castells dalam Communication Power menyebut bahwa kekuasaan di era digital dibangun melalui kontrol atas arus komunikasi dan makna simbolik. Dalam konteks ini, influencer menjadi simpul penting dalam jaringan komunikasi politik modern.

Oleh karena itu, masa depan persepsi politik publik sangat bergantung pada literasi media dan kesadaran kritis masyarakat. 

Influencer  memang menjadi bagian dari komunikasi politik modern, tetapi demokrasi yang sehat tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada algoritma dan viralitas. Publik perlu menyadari bahwa apa yang sering muncul di layar gawai tidak selalu mencerminkan  kebenaran.