Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEPOLISIAN Daerah Metro Jaya belum menerima surat pemberitahuan terkait unjuk rasa bertajuk 'Aksi 212 Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI'. Hal itu diutarakan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat PMJ, Kombes Yusri Yunus.
"Kalau pemberitahuan sampai dengan hari ini belum. Mudah2an hari ini masuk. Karena kan biasanya H-2, H-3 setiap ada kegiatan semacam ini baru memasukkan pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya," kata Yusri di Mapolda Metro Jaya, Rabu (19/2).
Walakin, Yusri menyebut pihak kepolisian sudah berkoordinasi dengan koordinator lapangan untuk mempersiapkan personel pengamanan. Berdasarkan hasil rapat tersebut, Yusri mengatakan jumlah masa aksi tidak banyak.
Baca juga : Tipu Bisa Gandakan Dollar, WN Kamerun Ditangkap
"Memang yang akan hadir juga nggak terlalu besar, sekitar dua ribuan lah kemungkinan. Kegiatannya pun kegiatan humanis yang akan dilakukan oleh saudara-saudara kita menyampaikan pendapat. Sehingga kita sudah siapkan unit pengamanan oleh Polres Jakarta Pusat dan nanti akan di-back-up oleh Polda Metro Jaya," ungkap Yusri.
Aksi 212 tersebut digagas oleh Front Pembela Islam (FPI) bersama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan Persaudaraan Alumni (PA) 212. Rencananya, aksi tersebut akan digelar di depan Gedung DPR RI.
Beberapa kasus korupsi yang menjadi sorotan dalam aksi itu antara lain suap yang melibatkan eks caleg DPR RI dari PDIP Harun Masiku kepada eks Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, kasus kondensat yang menyeret nama Honggo Wendratno, serta dugaan korupsi di perusahaan plat merah Jiwasraya dan Asabri. (OL-7)
HSL diamanakan Polda Jabar karena memiliki puluhan senjata api laras panjang serta laras pendek secara ilegal.
Untuk mendapatkan informasi tambahan terkait penyidikan itu, Polda Jawa Barat membuka hotline seputar penanganan kasus Vina Cirebon.
Pakar hukum pidana dari Universitas Brawijaya, Fachrizal Afandi, menyatakan Pegi Setiawan berhak mengajukan ganti rugi kepada Polda Jawa Barat setelah keputusan praperadilan.
Operasi Patuh Lodaya 2024 ini dilakukan untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan fatalitas korban kecelakaan
Polda Jateng juga mengimbau pendukung klub maupun pecinta sepak bola untuk tidak menonton langsung di stadion. Sehingga, risiko penularan covid-19 dapat ditekan.
Penyidik menerima surat permintaan penundaan pemeriksaan dari Ketua Umum PSSI Iwan Bule dan minta penjadwalan ulang pemeriksaan di Mapolda Jatim pada 3 November.
Kurangnya perlindungan dari pemerintah untuk penetapan harga akan memperlebar kesenjangan gender dalam pertanian.
Ratusan suporter Manchester United berdemonstrasi menentang kepemilikan keluarga Glazer, setelah klub sepak bola tersebut terlibat dalam rencana untuk bergabung dengan Liga Super Eropa.
Pihak Liga Primer Inggris dan Asosiasi Sepakbola Inggris (FA) melakukan investigasi menyusul protes massa yang dilakukan di sekitar stadion.
"Saya dibesarkan di sini, saya tinggal di sini, orangtua saya dari Rusia tetapi saya tidak ingin melihat penjajah."
RATUSAN supporter bonek mendatangi salah satu stasiun televisi swasta di Surabaya, Jawa Timur, memprotes jadual pertandingan dari PT Liga Indonesia Baru (LIB)
"Tidak masuk akal menyebut para pemain Iran dikekang. Saat ini, para pemain hanya memiliki satu hal di pikiran mereka, melaju ke putaran kedua."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved