Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
BARESKRIM Polri menyita kilang minyak Tuban LPG Indonesia (TLI) terkait kasus dugaan korupsi penjualan kondensat. Penyitaan dilakukan untuk mengamankan barang bukti kasus yang merugikan negara tersebut.
"Kini statusnya dalam penyitaan. Satu pabrik disita, TLI di Tuban dan tentu dengan tanahnya dan uang di rekening hasil penghasilan dari TLI yang terus berjalan," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, saat dikonfirmasi, Rabu (19/2).
Meski disita, kegiatan operasional pabrik dikatakannya tetap berjalan. "Produksinya masih terus berjalan," imbuh Daniel.
Seperti yang diketahui, sebelum barang bukti dilimpahkan Januari lalu, Bareskrim Polri telah melakukan penyitaan sekaligus titip rawat. Sebab, kilang milik PT TLI satu rangkaian denganf fasilitas produksi PT TPPI di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.
Baca juga: Polri masih Buru Tersangka Kondensat Honggo Wendratno
Penyelesaian kasus pencucian uang ini sejalan dengan sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Tipikor Jakarta, pada Senin (19/2) lalu. Sidang menghadirkan dua eks pejabat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang duduk sebagai terdakwa, yakni Raden Priyono selaku Kepala BP Migas periode 2008-2012 dan Djoko Harsono selaku Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas.
Sidang tetap terlanjut meski terdakwa ketiga, yakni Hanggo Wendratmo selaku Presiden Direktur PT TPPI, masih dalam status buron. Daniel mengatakan, pihaknya belum bisa memprediksi keberadaan Hanggo. Namun, dia diyakini bersembunyi di luar negeri.
"Kalau di dalam negeri, kami bisa cek. Karena laporan dari Ditjen Imigrasi ada perlintasannya. Kami melakukan koordinasi dengan Interpol, Kementerian Luar Negeri serta Ditjen Imigrasi," tukasnya. Informasi terbaru yang diperoleh, Hanggon diketahui telah menjadi penduduk tetap di suatu negara.(OL-11)
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Lord Mandelson dibebaskan dengan jaminan usai ditangkap atas dugaan pelanggaran jabatan terkait hubungannya dengan Jeffrey Epstein.
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved