Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
BARESKRIM Polri menyita kilang minyak Tuban LPG Indonesia (TLI) terkait kasus dugaan korupsi penjualan kondensat. Penyitaan dilakukan untuk mengamankan barang bukti kasus yang merugikan negara tersebut.
"Kini statusnya dalam penyitaan. Satu pabrik disita, TLI di Tuban dan tentu dengan tanahnya dan uang di rekening hasil penghasilan dari TLI yang terus berjalan," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, saat dikonfirmasi, Rabu (19/2).
Meski disita, kegiatan operasional pabrik dikatakannya tetap berjalan. "Produksinya masih terus berjalan," imbuh Daniel.
Seperti yang diketahui, sebelum barang bukti dilimpahkan Januari lalu, Bareskrim Polri telah melakukan penyitaan sekaligus titip rawat. Sebab, kilang milik PT TLI satu rangkaian denganf fasilitas produksi PT TPPI di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.
Baca juga: Polri masih Buru Tersangka Kondensat Honggo Wendratno
Penyelesaian kasus pencucian uang ini sejalan dengan sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Tipikor Jakarta, pada Senin (19/2) lalu. Sidang menghadirkan dua eks pejabat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang duduk sebagai terdakwa, yakni Raden Priyono selaku Kepala BP Migas periode 2008-2012 dan Djoko Harsono selaku Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas.
Sidang tetap terlanjut meski terdakwa ketiga, yakni Hanggo Wendratmo selaku Presiden Direktur PT TPPI, masih dalam status buron. Daniel mengatakan, pihaknya belum bisa memprediksi keberadaan Hanggo. Namun, dia diyakini bersembunyi di luar negeri.
"Kalau di dalam negeri, kami bisa cek. Karena laporan dari Ditjen Imigrasi ada perlintasannya. Kami melakukan koordinasi dengan Interpol, Kementerian Luar Negeri serta Ditjen Imigrasi," tukasnya. Informasi terbaru yang diperoleh, Hanggon diketahui telah menjadi penduduk tetap di suatu negara.(OL-11)
Kerusakan lingkungan atas kasus korupsi juga disebut merugikan hak masyarakat adat di sejumlah wilayah. Salah satunya terjadi di wilayah Halmahera Timur, Maluku Utara.
KPK telah memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (7/8).
Kasus ini dikabarkan membuat negara merugi hingga Rp1,8 triliun.
Sidang gugatan praperadilan pun digelar perdana di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (7/8).
MANAJEMEN PT Hutama Karya (Persero) menegaskan mendukung aksi bersih-bersih BUMN yang dilakukan KPK setelah mantan dirut perusahaan itu terjerat kasus korupsi tol transsumatra
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua menteri di era pemerintahan periode kedua Joko Widodo
Polri sudah mendistribusikan 310,25 ton beras SPHP di empat Polda jajaran yakni, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur dan Kalimantan Barat.
Pengambilan sampel darah dan air liur terhadap Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan anak CA dilakukan oleh tim Pusdokkes Polri
Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan dilakukan melalui dua skema.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
mutasi besar-besaran perwira Polri seharusnya menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh
Mutasi sejumlah perwira tinggi Polri tertuang dalam surat telegram Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025, per tanggal 5 Agustus 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved