Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
OMBUDSMAN Perwakilan Jakarta Raya akan memanggil pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait dugaan maladministrasi penunjukkan terpidana kasus penipuan Donny Andy S Saragih sebagai direktur utama (dirut) PT Trans-Jakarta.
Donny diangkat menjadi dirut pada Kamis (23/1) lalu diberhentikan Gubernur Anies Baswedan pada Senin (27/1) karena masalah hukum tersebut.
"Kami tetap lakukan pemanggilan. Kami ingin tahu proses sebenarnya ketika yang bersangkutan sampai lolos jadi Dirut Trans-Jakarta, prosesnya bagaimana," jelas Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho saat dikonfirmasi, Senin (27/1).
Pemanggilan tersebut ditujukan kepada Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD). PT Trans-Jakarta merupakan bagian dari BUMD Pemprov DKI Jakarta.
Baca juga: Ombudsman Apresiasi Pencopotan Donny dari Dirut TransJakarta
Melalui Peraturan Gubernur nomor 5 tahun 2018 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian direksi BUMD perusahaan patungan, yang diteken Anies pada 24 Januari 2018, di Pasal 5 huruf f tertulis gubernur dapat mengusulkan calon direksi BUMD.
Dengan demikian, menurut Teguh, atas kewenangan yang dimiliki Anies tersebut seharusnya tim seleksi lebih berhati-hati menelusuri latar belakang calon pejabat BUMD.
"Panggilan atau pemeriksaan keterangan dari BP BUMD untuk diketahui keseluruhan proses yang terjadi di sana. Kami harap ke depan enggak terjadi lagilah. Seharusnya Pemprov lebih hati-hati ketika lakukan fit and proper test terkait pejabat di BUMD," terang Teguh.
Terpisah, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mempertanyakan alasan Gubernur Anies menunjuk Donny Andy S Saragih sebagai Direktur Utama PT.Trans-Jakarta saat menyandang status sebagai terpidana kasus penipuan.
Menurut Prasetyo, akar permasalahan ada dalam Peraturan Gubernur nomor 5 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMN dan Perusahaan Patungan yang ditandatangani Anies.
"Pergub kan yang yang buat dia (Anies). Kalau salah ya namanya manusia, enggak luput dari kesalahan, begitu juga saya. Tapi kalau bisa diperbaiki kenapa tidak? Harus dengerinlah (masukan) semua orang. Jangan dia bekerja sendiri," tukas Prasetyo. (OL-1)
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem
Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan menekankan pentingnya untuk menjalin silaturahmi antar tokoh politik bangsa.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut bahwa laporan terkait sengketa tanah Jimbaran telah diselesaikan sesuai mekanisme kelembagaan.
Dokumen tersebut mencakup kajian mendalam mengenai Pengelolaan Sampah di Kota Sorong dan Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Selain sistem pembayaran, evaluasi juga menyentuh aspek kenyamanan penumpang yang mengantre atau menunggu di stasiun.
Keberhasilan menyelamatkan aset negara sebesar Rp1,6 triliun menjadi catatan penting dalam pengawasan di sektor perekonomian.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai komunikasi pemerintah kepada masyarakat masih belum konsisten lantaran warga di Sumatera Barat belum memperoleh informasi.
Reformasi Polri tidak hanya menyasar aspek kelembagaan, tetapi juga budaya kerja, kualitas pelayanan, dan integritas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved