Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho memberikan apresiasi terhadap putusan Gubernur Anies Baswedan yang mencopot Donny Andy S Saragih sebagai Direktur Utama PT Transjakarta.
Ombudsman menyebut Anies telah lakukan maladministrasi karena telah menunjuk Donny yang menjadi terpidana kasus penipuan.
"Kami apresiasi itu sebagai tindakan korektif atas pemilihan pejabat BUMD. Kami harap kedepan enggak terjadi lagi lah. Seharusnya Pemprov lebih hati-hati ketika lakukan fit and proper test terkait pejabat di BUMD," ujar Teguh saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (27/1).
PT Transjakarta merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI Jakarta. Melalui Peraturan Gubernur nomor 5 tahun 2018 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian direksi BUMD perusahaan patungan, yang diteken Anies pada 24 Januari 2018, di Pasal 5 huruf f tertulis gubernur dapat mengusulkan calon direksi BUMD.
Dengan demikian, menurut Teguh, atas kewenangan yang dimiliki Anies tersebut seharusnya tim seleksi lebih berhati-hati dalam menelusuri latar belakang calon pejabat BUMD.
"Berdasarkan pergub itu beberapa calon pejabat BUMD ditunjuk dan diberi rekomendasi oleh gubernur. Harusnya (dilacak) track record yang bersangkutan. Jadi masalah kenapa Badan Pembinaan BUMD sampai gagal tracking dia (Donny)," jelas Teguh.
Baca juga : Pemprov Abaikan Prinsip Kehati-hatian
Teguh mengatakan tim seleksi pemilihan pejabat BUMD seharusnya mengecek dengan detail latar belakang si calon tersebut. Ia menyebut perlu ada syarat misalnya seperti surat keterangan kalau calon pejabat itu bebas dari tindakan hukum atau pidana dari pengadilan.
"Itu kan mudah dilakukan. Enggak mungkin berbohong karena kan sistemnya sudah online di pengadilan. Nah kenapa enggak jadi salah satu syarat itu," kata Teguh.
"Selain itu Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) ada Pengadilan Tinggi, ada kejaksaan. Kan bisa minta (cari) info ke mereka juga, minta bantuan untuk melacak para kandidat. Kenapa enggak dilakukan gitu?" tukasnya.
Donny ditunjuk sebagai Dirut TransJakarta menggantikan Agung Wicaksono yang mengundurkan diri. Donny baru tiga hari menjabat sebagai Dirut TransJakarta sebelum kasusnya mencuat ke publik dan akhirnya dicopot.
Donny diketahui terjerat kasus penipuan, Berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung pada 13 Februari 2019 lalu, Donny bersama terdakwa lainnya diputus bersalah dalam kasus penipuan terhadap Direktur Lorena Transport Gusti Terkelon Soerbakti.
Putusan kasasi MA memperberat vonis hukuman Donny jadi 2 tahun. (OL-7)
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem
Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan menekankan pentingnya untuk menjalin silaturahmi antar tokoh politik bangsa.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut bahwa laporan terkait sengketa tanah Jimbaran telah diselesaikan sesuai mekanisme kelembagaan.
Dokumen tersebut mencakup kajian mendalam mengenai Pengelolaan Sampah di Kota Sorong dan Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Selain sistem pembayaran, evaluasi juga menyentuh aspek kenyamanan penumpang yang mengantre atau menunggu di stasiun.
Keberhasilan menyelamatkan aset negara sebesar Rp1,6 triliun menjadi catatan penting dalam pengawasan di sektor perekonomian.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai komunikasi pemerintah kepada masyarakat masih belum konsisten lantaran warga di Sumatera Barat belum memperoleh informasi.
Reformasi Polri tidak hanya menyasar aspek kelembagaan, tetapi juga budaya kerja, kualitas pelayanan, dan integritas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved