Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan meminta semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) supaya menuntaskan masalah aset yang menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertahun-tahun belakangan ini. Hal ini terkait penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2019.
Hal itu disampaikan Anies saat memberikan arahan pada acara "Kick Off Meeting Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2019" di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (21/2).
LKPD TA 2019 ini segera diserahkan ke BPK untuk dilakukan audit keuangan. Diharapkan, BPK kembali memberikan opini tertingginya kepada Pemprov DKI yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Tadi arahan umum mengenai langkah-langkah untuk menyusun laporan keuangan. Karena tanggal 13 Maret 2020 kita akan memulai penyerahan kepada BPK dan 27 Januari 2020 akan kick off,” ujar Anies.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menargetkan LKPD TA 2019 kembali meraih predikat opini WTP. Apalagi, selama dua tahun berturut-turut, Pemprov DKI berhasil meraih opini WTP dari BPK RI.
Pentingnya mempertahankan WTP, lanjut Anies, akan berpengaruh pada Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pada seluruh jajaran.
“Dan saya akan buat ini (pengerjaan LKPD) terhubung dengan TKD. Penyelesaiannya nanti akan berhubungan dengan TKD dan dihubungkan ke seluruh staf, sehingga konsekuensinya kepada semua bukan hanya kepala,” tuturnya.
Baca juga: DPRD: Anies dapat WTP tapi Anggaran Defisit dan Pembangunan Minim
Karena itu, Anies juga menyarankan kepada seluruh jajarannya untuk membuat tim khusus sebagai langkah percepatan penyelesaian LKPD sesuai dengan ketentuan. Mengingat tahun ini batas akhir penyelesaian LKPD lebih maju daripada tahun sebelumnya.
“Kalau perlu buat tim percepatan penyelesaian LKPD, jadi ada tim khusus yang terdiri dari pribadi yang menurut bapak, ibu berkompeten. Kita tinggal eksekusi dan saya minta sampaikan kepada jajaran untuk all out mempertahankan WTP. Juga bagi SKPD yang mengalami reorganisasi tetap harus dituntaskan pengerjaannya,” pungkasnya.(OL-5)
Prof Noor mengatakan Baznas memiliki target pengumpulan pada 2022 sebesar Rp26 triliun.
WTP merupakan opini audit yang diterbitkan BPK jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
Yuan menjelaskan pihaknya meminta kepada Pemprov DKI bisa menyerahkan laporan keuangan tahun anggaran 2018 tepat waktu sesuai kesepakatan sebelumnya yakni pada 15 Maret mendatang.
Data kerugian uang negara dari kasus Jiwasraya dan Asabri tersebut paling lambat akan tuntas di akhir bulan Februari.
LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta 2019 tersebut dibacakan langsung oleh Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/6).
Bupati Bandung Dadang Supriatna, mengungkapkan kebahagiaan dan rasa syukur atas pencapaian Pemkab Bandung meraih Opini WTP 8 kali berturut-turut.
Pencapaian opini WTP merupakan hasil kerja keras dan komitmen dari seluruh jajaran Pemerintah Kota Sukabumi, terutama mengelola keuangan daerah dengan baik dan akuntabel.
Komitmen dan kinerja optimal sudah dilakukan oleh Pemkab Ciamis dalam mengelola keuangan daerah dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
Raihan ke 9 kalinya secara berturut-turut dimulai pada 2015.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved