GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan meminta semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) supaya menuntaskan masalah aset yang menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertahun-tahun belakangan ini. Hal ini terkait penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2019.
Hal itu disampaikan Anies saat memberikan arahan pada acara "Kick Off Meeting Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2019" di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (21/2).
LKPD TA 2019 ini segera diserahkan ke BPK untuk dilakukan audit keuangan. Diharapkan, BPK kembali memberikan opini tertingginya kepada Pemprov DKI yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Tadi arahan umum mengenai langkah-langkah untuk menyusun laporan keuangan. Karena tanggal 13 Maret 2020 kita akan memulai penyerahan kepada BPK dan 27 Januari 2020 akan kick off,” ujar Anies.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menargetkan LKPD TA 2019 kembali meraih predikat opini WTP. Apalagi, selama dua tahun berturut-turut, Pemprov DKI berhasil meraih opini WTP dari BPK RI.
Pentingnya mempertahankan WTP, lanjut Anies, akan berpengaruh pada Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pada seluruh jajaran.
“Dan saya akan buat ini (pengerjaan LKPD) terhubung dengan TKD. Penyelesaiannya nanti akan berhubungan dengan TKD dan dihubungkan ke seluruh staf, sehingga konsekuensinya kepada semua bukan hanya kepala,” tuturnya.
Baca juga: DPRD: Anies dapat WTP tapi Anggaran Defisit dan Pembangunan Minim
Karena itu, Anies juga menyarankan kepada seluruh jajarannya untuk membuat tim khusus sebagai langkah percepatan penyelesaian LKPD sesuai dengan ketentuan. Mengingat tahun ini batas akhir penyelesaian LKPD lebih maju daripada tahun sebelumnya.
“Kalau perlu buat tim percepatan penyelesaian LKPD, jadi ada tim khusus yang terdiri dari pribadi yang menurut bapak, ibu berkompeten. Kita tinggal eksekusi dan saya minta sampaikan kepada jajaran untuk all out mempertahankan WTP. Juga bagi SKPD yang mengalami reorganisasi tetap harus dituntaskan pengerjaannya,” pungkasnya.(OL-5)
