Bawaslu Ingatkan Walikota Depok Dilarang Memutasi ASN

WALIKOTA Depok Idris Abdul Shomad dilarang untuk memutasi aparat sipil negara (ASN) di pemerintah daerahnya. Sebab Kota Depok akan menggelar pemilihan kepada daerah akhir tahun ini

"Jika Walikota terbukti melakukan mutasi atau melantik ASN terhitung setelah 8 Januari 2020 dikenakan pidana. Tak hanya pidana, yang bersangkutan pun akan didiskualifikasi sebagai calon kepala daerah yang akan digelar pada 23 September 2020," kata Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Depok Dede Selamet di kantornya, Senin (20/1).

Larangan tersebut, jelas Dede, sesuai UU Nomor: 10 Tahun 2016 tentang tahapan penyelenggaraan Pilkada. Yakni, terhitung enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih 8 Juli 2020.

Jadi, dalam kurun waktu 6 bulan tersebut, jika Walikota Depok tetap melakukan mutasi jabatan, maka diberikan sanksi pidana. " Sanksi lainnya berupa diskualifikasi," ujar Dede.

Untuk diketahui, Walikota Depok melakukan mutasi terhadap 55 Kepala SDN dan 15 Kepala SMPN. SK mutasi tersebut diterbitkan pada 5 Januari 2020. Tetapi baru diserahkan ke masing-masing kepala sekolah yang terkena mutasi 15 Januari atau 10 hari setelah turun SK.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok Nana Soebarna mengingatkan Walikota Depok Idris Abdul Shomad agar tidak menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

“Mari kita sukseskan penyelenggaraan Pilkada Kota Depok 23 September 2020. Tentunya kita pun berharap agar penyelenggaraan Pilkada ini berjalan dengan baik dan lancar, serta terhindar dari berbagai pelanggaran di dalamnya,” pungkasnya.

Walikota Depok Idris Abdul Shomad mengaku sudah siap maju dalam pemilihan walikota 23 September 2020. Tak hanya Idris, Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna juga mengaku siap maju dan bertarung melawan Idris. (OL-13)