Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
DEWAN Perwakilan Rakyat DKI Jakarta kembali berjanji pemilihan wakil gubernur (wagub) akan dilaksanakan setelah anggaran cair. Sebelumnya, mereka berjanji setelah pembahasan APBD 2020 selesai. Lalu, datang banjir dan berjanji lagi setelah penanganan banjir kelar. Kini, mereka kembali berjanji setelah APBD cair.
Ketua DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebutkan anggaran 2020 telah selesai dan tak ada masalah meskipun tidak ada wagub. "Anggaran 2020 sudah clear dengan angka Rp87,95 triliun. Kemendagri sudah menyetujui, tinggal Pemprov yang menjalankan. Jadi, tidak ada masalah tanpa wagub," kilah Gembong yang dihubungi, kemarin.
Hal senada dikatakan Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta S Andyka. Menurut dia, proses pemilihan menjadi terkesan lama karena dalam waktu 1 tahun 8 bulan itu, DKI mengurusi program lain seperti pileg dan pilpres hingga menunggu kelengkapan dewan. Kini setelah anggaran 2020 beres, prioritas selanjutnya ialah pemilihan wagub.
Namun, Andyka berdalih lagi, pemilihan wagub itu pun tak serta-merta mudah dilakukan karena pihaknya menunggu anggaran 2020 cair. "Kita butuh anggaran untuk bentuk panlih (panitia pemilihan) dan membawanya ke (rapat) paripurna. Sekarang kan anggarannya belum cair semua," ungkap dia.
Sebelumnya, dewan sudah berjanji juga pembentukan panlih Wagub DKI bakal dikebut. Itu disebabkan sudah ada kader dari dua partai pendukung, Gerindra dan PKS, yang diajukan.
Saat ini Gerindra dan PKS sudah memegang masing-masing satu nama yang akan didiskusikan untuk menjadi Wagub DKI Jakarta. "Namanya sudah mengerucut, tinggal kita duduk bersama lagi. Lalu kirimkan satu nama untuk dibawa ke (rapat) paripurna. Komunikasi politik bukan hanya dengan PKS, tapi juga dengan Fraksi lain," jelas Andyka.
Lamanya Gubernur Anies tanpa wagub membuat Michael, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, mengajukan permohonan pengujian Pasal 176 UU No 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU. (Wan/J-3)
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Dalam rancangan yang disepakati DPRD dan Pemkab Klungkung, fokus utama diarahkan pada pengembangan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.
Sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Dalam Pergub yang baru tersebut, terdapat delapan bab yang mengatur pelaporan perkawinan, izin beristri lebih dari seorang atau poligami
DPRD DKI Jakarta mengumumkan penetapan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakata melalui Rapat Paripurna pada Selasa (14/1)
DINAS Kesehatan Jakarta Barat menuturkan ada tiga kecamatan yakni Cengkareng, Kebon Jeruk dan Kalideres yang mencatat 700 lebih kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) selama 2024
Warga Jakarta diimbau agar berhati-hati dengan praktik politik uang, terlebih di masa tenang saat ini.
SEIRING dengan penerapan program tol laut, pemanfaatan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, terus ditingkatkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved