GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan belum mau menetapkan status tanggap darurat terhadap bencana banjir yang menimpa ibu kota.
Anies belum ingin mengikuti dua pemda yang sudah menetapkan status tanggap darurat yakni Jawa Barat serta Banten selama 14 hari ke depan.
Menurutnya banjir Jakarta lebih cepat surut dibanding wilayah lainnya.
"Sebenarnya ini bisa kita lihat tanggal 1,2,3 itu sudah mulai surut. Jakarta Barat paling banyak genangan tadi malam tapi perhari ini sudah mulai surut. Insya Allah nanti Sabtu Ninggu kita yakin jauh lebih sedikit tempat yang ada genangan maka proses rehabilitasi bisa cepat," kata Anies saat meninjau posko banjir di Teluk Gong, Jakarta Utara, Jumat (3/1).
Anies juga beralasan banyak konsekuensi yang harus ditanggung saat status tanggap darurat ditetapkan.
Baca juga : BNPB Mencatat 21.940 Warga DKI Masih Mengungsi Karena Banjir
"Banyak konsekuensinya," tukas Anies.
Ia pun lebih memilih untuk menunggu keputusan pemerintah pusat dalam pembahasan yang lebih mendalam terkait banjir Jakarta.
"Kita akan tunggu resmi. Status darurat itu punya konsekuensi yang tidak sederhana. Sebelum kita dengar resmi kita ga akan komentar," tegasnya.
Anies bukan gubernur Jakarta pertama yang menolak menetapkan status tanggap darurat saat banjir melanda kawasan ibu kota.
Mantan Gubernur Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama juga enggan menetapkan status tersebut saat banjir melanda Jakarta pada 2014 dan 2015.
Baca juga ; BI Salurkan Bantuan 1300 Paket untuk Korban Banjir Jakarta
Basuki atau Ahok menyebut konsekuensi keuangan akan hadir saat tanggap darurat ditetapkan. Dana cadangan pemerintah pusat akan diguyur ke pemda untuk menangani bencana di wilayahnya.
Ahok kala menjabat sebagai gubernur DKI khawatir akan potensi korupsi dana cadangan yang sangat terbuka lebar.
"Itu bukan darurat. Tapi menekan saya, supaya saya keluarkan siaga darurat. Kamu tahu nggak artinya kalau saya tulis surat siaga darurat? Semua tim dan semua dana cadangan boleh dikeluarkan. Siapa mau tanggung jawab kalau terjadi faktor korupsi Rp3-4 miliar? Saya nggak mau tanggung jawab. Kalau mau marahin saya, marahin saja Pak Presiden. Pak Jokowi juga tahun lalu nggak mau keluarin itu surat, dipaksa-paksa," kata Ahok, Rabu (11/2/2015). (Ol-7)
