Akhiri Saling Menyalahkan, Anies Diminta Fokus Tangani Banjir

KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur Anies Baswedan untuk tidak saling menyalahkan tapi segera fokus untuk pengendalian dan penanganan banjir. DKI Jakarta, menurutnya, memiliki banyak alat untuk mengendalikan dan penanggulangan banjir, tapi semua sarana tersebut tidak terpakai karena kewenangan pengelolaan 13 sungai bukan pada pemerintah provinsi.

"Kita punya APBD, alat banyak dan pada saat sebelum ada banjir pemerintah DKI berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Alat-alat kita itu akhirnya tidak terpakai. Maksud saya jangan sampai abu-abu," cetusnya, Kamis (2/1).

Baca juga: 11 Pintu Air di Jakarta Siaga IV

Niat kewenangan pengelolaan 13 sungai, lanjut Prasetyo, telah disampaikan beberapa waktu lalu kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, saat itu gubernur dan menteri PUPR sudah seharusnya tunduk dengan program presiden.

"Saya sudah sampaikan saat itu bahwa 13 sungai itu, sudah serahkan saja pada pemda DKI. Dan seharusnya hilangkan saja persaingan saat pilpres dan sebagainya itu, sekarang kita kerja untuk satu," ungkapnya.

Pengendalian banjir menurutnya telah dilakukan gubernur sebelumnya dengan melakukan normalisasi sungai. Selain itu juga memberikan hibah kepada pemerintah daerah penyangga untuk membangun embung sebagai penampung air.

"Jakarta ini yang ada di bawah sekali jadi kalau  tidak ditahan dari hulunya, tumpah semua ke sini. Maka pemerintah dulu itu memberikan hibah untuk membuat embung air," imbuhnya.

Baca juga: Bantu Atasi Banjir di Bekasi, Kang Emil Beri 40 Perahu Karet

Lebih lanjut kata dia, normalisasi sungai sudah menjadi keharusan termasuk membangun banjir kanal timur yang saat ini menjadi tanggung jawab pemerintah DKI dan pemerintah pusat.

"Anggaran tahun ini Rp3,7 triliun tinggal pemerintah DKI  sekarang harus fokus dengan banjir dan macet," tegasnya.

Anies, sambungnya, harus menempatkan keselamatan dan kepentingan masyarakat sebagai tugas-tugas utamanya. Sehingga terjalin koordinasi yang baik dengan berbagai pihak khususnya pemerintah pusat. (OL-6)