Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melarang ASN DKI Jakarta ikut reuni PA 212 di Monumen Nasional.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Chaidir mengatakan larangan itu diterapkan karena AS diwajibkan menjaga netralitas. Hal itu sesuai Undang-undang No 5 tahun 2014 tentang ASN serta Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017.
"ASN kan prinsipnya netralitas, ya artinya sesuai UU ASN No 5 tahun 2014 dan PP 11 tahun 2017 kaitan dengan aktivitas massa ya. Apalagi hari kerja ya artinya tidak diperbolehkan, sudah mengertilah ASN itu kewajibannya, itu saja," ungkap Chaidir saat dikonfirmasi, Jumat (29/11).
Baca juga: Mantan Ketua OK Oce Jelaskan Soal Kisruh Dimodalin
Chaidir menegaskan pihaknya sudah mengimbau ASN DKI untuk tidak mengikuti kegiatan yang berlansung pada Senin (2/12) itu.
"Cukup imbauan. Mereka sudah mengerti kok hak dan kewajiban sebagai ASN. Mereka sudah paham," tukasnya.
Soal sanksi bagi ASN yang mengikuti kegiatan itu adalah mereka dapat disanksi sesuai PP No 53 tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin.
PA 212 akan kembali mengadakan reuni di Monas pada 2 Desember. Reuni akan digelar dengan Salat Tahajud dan Salat Subuh berjamaah serta perayaan Maulid Nabi. (OL-2)
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Bank DKI resmi membagikan dividen senilai Rp249,31 miliar atau dengan dividen payout ratio 32% dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp779,10 miliar.
Dampak negatif itu mulai dari kemacetan parah, polusi udara, hingga kecelakaan lalu lintas,
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak penerima KJP bisa mendapatkan hiburan dan lebih gembira dengan berwisata di Ancol.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Menurut Toha, sikap tegas Presiden Prabowo untuk menyingkirkan pejabat yang tidak mampu bekerja secara profesional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved