Ketua DPRD Minta Anies Unggah Dokumen KUA PPAS 2020

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi akan menyurati Gubernur Anies Baswedan perihal transparansi anggaran. Sampat saat ini dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 belum diunggah di website resmi apbd.jakarta.go.id

"Dalam waktu dekat saya akan kirimkan surat ke gubernur agar dokumen tersebut dibuka, agar kita bahas bersama. Lalu disahkan sesuai dengan ketentuan," ujar Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (5/11).

Baca juga: Badan Kehormatan DPRD DKI Panggil William Terkait Anggaran Ganjil

Prasetyo mengaku belum menerima draf KUA-PPAS 2020. Ia menuturkan, hak mendapatkan informasi penganggaran berada di tangan DPRD DKI juga. Ungkapan Prasetyo ini senada dengan permintaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Itu jadi tanggung jawab saya sebagai ketua DPRD. Kalau ada anggaran yang dianggap janggal mari kita luruskan dengan pembahasan bersama, agar anggaran tersebut matang dan bisa dipertanggung jawabkan," ucap Pras

Sebelumnya, Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest berpendapat bahwa persoalan utama proses penganggaran di zaman Gubernur Anies Baswedan bukanlah usulan pengadaan fantastis atau kesalahan input, tetapi tidak transparannya penyusunan anggaran.

"PSI sejak awal mendorong adanya transparansi proses penganggaran. Kenapa? Agar semua mata yang ada di DKI bisa melihat rinci detail anggaran sejak awal, bukan diakhir penetapan ini. Hal ini kami yakin akan membantu tugas teman-teman ASN di Pemprov DKI," kata Ernest di Ruang Fraksi PSI DPRD DKI, Jakarta,Senin (4/11). (OL-8)