Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi akan menyurati Gubernur Anies Baswedan perihal transparansi anggaran. Sampat saat ini dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 belum diunggah di website resmi apbd.jakarta.go.id
"Dalam waktu dekat saya akan kirimkan surat ke gubernur agar dokumen tersebut dibuka, agar kita bahas bersama. Lalu disahkan sesuai dengan ketentuan," ujar Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (5/11).
Baca juga: Badan Kehormatan DPRD DKI Panggil William Terkait Anggaran Ganjil
Prasetyo mengaku belum menerima draf KUA-PPAS 2020. Ia menuturkan, hak mendapatkan informasi penganggaran berada di tangan DPRD DKI juga. Ungkapan Prasetyo ini senada dengan permintaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
"Itu jadi tanggung jawab saya sebagai ketua DPRD. Kalau ada anggaran yang dianggap janggal mari kita luruskan dengan pembahasan bersama, agar anggaran tersebut matang dan bisa dipertanggung jawabkan," ucap Pras
Sebelumnya, Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest berpendapat bahwa persoalan utama proses penganggaran di zaman Gubernur Anies Baswedan bukanlah usulan pengadaan fantastis atau kesalahan input, tetapi tidak transparannya penyusunan anggaran.
"PSI sejak awal mendorong adanya transparansi proses penganggaran. Kenapa? Agar semua mata yang ada di DKI bisa melihat rinci detail anggaran sejak awal, bukan diakhir penetapan ini. Hal ini kami yakin akan membantu tugas teman-teman ASN di Pemprov DKI," kata Ernest di Ruang Fraksi PSI DPRD DKI, Jakarta,Senin (4/11). (OL-8)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved