Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menemukan adanya pembengkakan anggaran dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta.
Menurut peneliti ICW Almas Sjafrina, anggaran tersebut tersebar di sejumlah mata anggaran di bawah suku dinas maupun SKPD.
"Lem Aibon Rp82 miliar itu hanya satu item pengadaan. Yang kami temukan ada Rp126,2 miliar dalam 15 pengadaan," ungkapnya dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (4/11).
Baca juga: Anggaran Rp556 Juta Jasa Konsultan RW Dinilai tak Masuk Akal
Mata anggaran ganjil tersebut, sambungnya, masuk dalam Biaya Operasional Pendidikan Sekolah (BOP) di SMK Negeri Teknologi yang menganggarkan lem Aibon hingga Rp33 miliar. Selain itu ICW juga menemukan anggaran bolpoin yang berjumlah lebih dari Rp123 miliar. Dalam data yang diterima ICW anggaran bolpoin mencapai Rp678,87 atau pengadaan Baliner.
"Ada komponen Baliner, ketika kami googling ternyata itu bolpoin sebanyak 2.016 pengadaannya," ungkapnya.
Selain bolpoin, terdapat anggaran tertulis sebagai pengadaan notebook, laptop notebook/laptop dan laptop/notebook sebanyak 211 pengadaan dengan jumlah 21.114 unit. Total anggaran yang ditemukan ICW adalah sebesar Rp238,6 miliar.
"Terakhir kami menemukan anggaran F4 ada A3 kertas fotokopi total Rp212,87 miliar. Apakah DKI memang membutuhman sebanyak itu kertas," tegas Almas.
Saat ini DPRD DKI masih membahas draft anggaran bersama Pemerintah DKI. Anggaran yang disusun DPRD DKI masih dalam tahap pembahasan oleh Badan Anggaran besar dan komisi. (OL-8)
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Mahendra menyebut pihaknya tidak membuka akses KUAPPAS 2020 lantaran hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menegaskan akam menghapus anggaran-anggaran tidak penting dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020.
Chaidir menampik jika pengunduran diri Edy karena ditekan oleh pihak tertentu. Pasalnya Dinas Pariwisata sempat membuat kehebohan terkait anggaran Rp5 miliar untuk membayar influencer.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved