Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menilai usulan anggaran Rp556 juta untuk konsultan penataan kampung kumuh per RW tidak masuk akal. Hal itu diungkapkan anggota F-PDIP DPRD DKI itu saat rapat kerja Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI.
"Untuk memperbaiki padat penduduk, jangan buang anggaran sia-sia. Enggak masuk akal masa 1 RW Rp hampir Rp600 juta? Saya yang bukan latar belakang sipil saja berpikir (usulan anggaran) ini luar biasa sekali," kata Ida di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (4/11).
Baca juga: Persoalan Utama Anies ialah Transparansi Anggaran
Atas usulan dari Dinas LH tersebut, DPRD masih ragu untuk menyepakatinya. Diketahui, DKI Jakarta menjanjikan pengentasan kampung kumuh melalui program Community Action Plan (CAP) yang berujung pada Collaborative Implementation Plan (CIP).
CAP dilakukan dengan menyerap aspirasi serta membuat kajian penyelesaian permasalahan di RW-RW di DKI Jakarta yang masuk dalam kampung kumuh menurut Badan Pusat Statistik (BPS).
"Saya kemarin menolak ini. Saya minta direvisi dan nanti ada pertemuan khusus lagi dengan DPRKP (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman). Ada catatan seperti apa saja kajian hinggu butuh dana Rp600 juta untuk satu RW?" ungkap Ida.
Baca juga: Bongkar Anggaran Lem Aibon, Inilah Sosok William Aditya Sarana
Ia juga menyarankan agar Pemprov DKI melibatkan akademisi muda untuk menata kampung kumuh. Misalnya banyak mahasiswa di Jakarta yang peduli terhadap lingkungan kumuh dan padat penduduk.
"Yang muda, yang berbakat yang baru lulus bisa dilibatkan dalam hal ini. Banyak kok mahasiswa warga DKI yang punya kepedulian terhadap perbaikan tempat kumuh itu," pungkas Ida. (OL-8)
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Mahendra menyebut pihaknya tidak membuka akses KUAPPAS 2020 lantaran hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menegaskan akam menghapus anggaran-anggaran tidak penting dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020.
Chaidir menampik jika pengunduran diri Edy karena ditekan oleh pihak tertentu. Pasalnya Dinas Pariwisata sempat membuat kehebohan terkait anggaran Rp5 miliar untuk membayar influencer.
Dengan dihapuskannya PT, setiap partai pemilu bisa mengajukan capres-cawapres di Pilpres 2029. Dengan begitu, para putra terbaik bangsa punya kesempatan jauh lebih besar untuk nyapres.
Akankah keduanya bakal memenangi pertandingan? Seberapa besar faktor Anies dan Jokowi dalam ikut menentukan sang kampiun?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Anies yang diusung oleh Partai NasDem sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024
Anies pun turun mencoba ikut memanen kol bersama para petani
Masyarakat menginginkan Indonesia yang lebih adil dan adil makmur bagi semua, bukan untuk sebagian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved