Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menilai usulan anggaran Rp556 juta untuk konsultan penataan kampung kumuh per RW tidak masuk akal. Hal itu diungkapkan anggota F-PDIP DPRD DKI itu saat rapat kerja Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI.
"Untuk memperbaiki padat penduduk, jangan buang anggaran sia-sia. Enggak masuk akal masa 1 RW Rp hampir Rp600 juta? Saya yang bukan latar belakang sipil saja berpikir (usulan anggaran) ini luar biasa sekali," kata Ida di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (4/11).
Baca juga: Persoalan Utama Anies ialah Transparansi Anggaran
Atas usulan dari Dinas LH tersebut, DPRD masih ragu untuk menyepakatinya. Diketahui, DKI Jakarta menjanjikan pengentasan kampung kumuh melalui program Community Action Plan (CAP) yang berujung pada Collaborative Implementation Plan (CIP).
CAP dilakukan dengan menyerap aspirasi serta membuat kajian penyelesaian permasalahan di RW-RW di DKI Jakarta yang masuk dalam kampung kumuh menurut Badan Pusat Statistik (BPS).
"Saya kemarin menolak ini. Saya minta direvisi dan nanti ada pertemuan khusus lagi dengan DPRKP (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman). Ada catatan seperti apa saja kajian hinggu butuh dana Rp600 juta untuk satu RW?" ungkap Ida.
Baca juga: Bongkar Anggaran Lem Aibon, Inilah Sosok William Aditya Sarana
Ia juga menyarankan agar Pemprov DKI melibatkan akademisi muda untuk menata kampung kumuh. Misalnya banyak mahasiswa di Jakarta yang peduli terhadap lingkungan kumuh dan padat penduduk.
"Yang muda, yang berbakat yang baru lulus bisa dilibatkan dalam hal ini. Banyak kok mahasiswa warga DKI yang punya kepedulian terhadap perbaikan tempat kumuh itu," pungkas Ida. (OL-8)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
Jika PPP ingin kembali eksis, sudah sewajarnya harus membuka diri dengan merangkul semua pihak
ANIES Baswedan turut menjadi salah satu tokoh ternama yang melayat Ibrahim Sjarief Assegaf. Sosok Ibrahim, suami Najwa Shihab meninggal dunia pada Selasa, (20/5) siang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved