Politisi PDIP Kritik Jasa Konsultan per RW di DKI Rp556 Juta

KETUA Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menilai usulan anggaran Rp556 juta untuk konsultan penataan kampung kumuh per RW tidak masuk akal. Hal itu diungkapkan anggota F-PDIP DPRD DKI itu saat rapat kerja Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI.

"Untuk memperbaiki padat penduduk, jangan buang anggaran sia-sia. Enggak masuk akal masa 1 RW Rp hampir Rp600 juta? Saya yang bukan latar belakang sipil saja berpikir (usulan anggaran) ini luar biasa sekali," kata Ida di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (4/11).

Baca juga: Persoalan Utama Anies ialah Transparansi Anggaran

Atas usulan dari Dinas LH tersebut, DPRD masih ragu untuk menyepakatinya. Diketahui, DKI Jakarta menjanjikan pengentasan kampung kumuh melalui program Community Action Plan (CAP) yang berujung pada Collaborative Implementation Plan (CIP).

CAP dilakukan dengan menyerap aspirasi serta membuat kajian penyelesaian permasalahan di RW-RW di DKI Jakarta yang masuk dalam kampung kumuh menurut Badan Pusat Statistik (BPS).

"Saya kemarin menolak ini. Saya minta direvisi dan nanti ada pertemuan khusus lagi dengan DPRKP (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman). Ada catatan seperti apa saja kajian hinggu butuh dana Rp600 juta untuk satu RW?"  ungkap Ida.

Baca juga: Bongkar Anggaran Lem Aibon, Inilah Sosok William Aditya Sarana

Ia juga menyarankan agar Pemprov DKI melibatkan akademisi muda untuk menata kampung kumuh. Misalnya banyak mahasiswa di Jakarta yang peduli terhadap lingkungan kumuh dan padat penduduk.

"Yang muda, yang berbakat yang baru lulus bisa dilibatkan dalam hal ini. Banyak kok mahasiswa warga DKI yang punya kepedulian terhadap perbaikan tempat kumuh itu," pungkas Ida. (OL-8)