JURU bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest berpendapat bahwa persoalan utama proses penganggaran di zaman Gubernur Anies Baswedan bukanlah usulan pengadaan fantastis atau kesalahan input, tetapi tidak transparannya anggaran yang disusun.
"PSI sejak awal mendorong adanya transparansi proses penganggaran. Kenapa? Agar semua mata yang ada di DKI bisa melihat rinci detail anggaran sejak awal, bukan diakhir penetapan ini. Hal ini kami yakin akan membantu tugas teman-teman ASN di Pemprov DKI," kata Ernest di Ruang Fraksi PSI DPRD DKI, Jakarta,Senin (4/11).
Baca juga: Peningkatan E-Budgeting Bukan Jaminan tiada Korupsi APBD
Menurutnya, terkait usulan lem aibon, pen, komputer, dan influencer itu baik disengaja atau tidak, seharusnya ada mekanisme pemeriksaan berjenjang.
Dalam mekanisme itu, ada atasan dari Kepala Sub-bagian yang menginput, mulai dari Kepala Suku Dinas, Kepala Dinas, Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris Daerah, hingga akhirnya ada di meja Gubernur sendiri.
"Menghukum ASN di bawah bukanlah langkah bijak. Pak Gubernur sebaiknya tidak mencari kambing hitam atau mengorbankan anak buah. Sistem sebaik apapun memang perlu diperiksa mendalam oleh Pak Gubernur sendiri," ungkap Ernest
Fraksi PSI menegaskan bahwa setiap tahapan dokumen anggaran dan jejak digital dalam sistem penganggaran memiliki konsekuensi hukum.
Setiap tanda tangan baik oleh eksekutif maupun legislatif harus dapat dipertanggungjawabkan, baik itu secara hukum maupun kepada publik. Rian meminta Plt. Kepala Bappeda sangat berhati-hati dalam melanjutkan proses penyusunan APBD.
“Transparansi adalah kunci pencegahan korupsi. Warga Jakarta menunggu komitmen Gubernur Anies Baswedan untuk buka proses dan data anggaran kepada publik. PSI tidak akan menyetujui usulan anggaran yang tidak dibuka kepada publik,” kata Ernest. (OL-8)
