Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2020, yakni sebesar Rp4.276.349,00. Menurutnya, penetapan tersebut sesuai aturan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan.
"Hari ini saya sampaikan bahwa UMP DKI Jakarta untuk tahun 2020 mengalami perubahan, yangg sebelumnya Rp3.940.0000 maka di 2020 menjadi Rp4.276.349,00,"kata Anies di Gedung Balai Kota Jakarta, Jumat (1/11).
Ia menambahkan, "Kenaikannya sebesar Rp335.776, atau 8,51 persen. Penetapan UMP DKI ini sesuai dengan dasar hukum berlaku baik Undang-undang maupun aturan pemerintah,"
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat edaran dengan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019, menyebutkan bahwa besaran UMP 2020 naik menjadi 8,51%. Masing-masing provinsi memiliki besaran UMP yang berbeda.
Baca juga: Esok Anies Umumkan Penaikan UMP DKI Jakarta
Dewan Pengupahan DKI Jakarta sudah menyurvei kebutuhan hidup layak (KHL) ke 45 pasar tradisional dalam tiga gelombang. Pemerintah masih menggunakan 60 item untuk perhitungan KHL.
Lebih lanjut, Anies mengatakan khusus di Jakarta, buruh yang memiliki KTP DKI dan gaji setara UMP hingga 10 persen diatasnya bisa mendapatkan Kartu Pekerja.
"Dengan surat pekerja ini dapat manfaatnya, yaitu transport umum gratis Jak Lingko. Fasilitas keanggotaan grosir sehingga bisa belanja kebutuhan sehari-hari lebih murah," kata Anies.
Kemudian pemprov memberikan subsidi pangan murah untuk keseharian disamping KJP Plus serta jalur afirmasi anak-anak sekolah. Program Kartu Pekerja, kata Anies, telah diluncurkan sejak 2018.
"Kita bekerja sama dengan para Serikat Buruh Federasi untuk melakukan distribusi kebutuhan pokok dengan adanya koperasi yang dibangun kerja sama dengan pasar jaya," tandas Anies. (OL-4)
Kebijakan hanya akan berhasil jika diterjemahkan secara nyata di tingkat kota dan komunitas.
perempuan di Jakarta masih terjebak dalam ketidakpastian. Mulai dari pencarian kerja, dunia akademik, hingga kehidupan sehari-hari.
Menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa, BUMD ini menanamkan pondasi bagi masa depan kota dan warganya.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan Kirab Bendera Pusaka dalam rangka Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Pusaka pada HUT ke-80 RI
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
ORGANISASI nirlaba Garuda Asta Cita Nusantara (GAN) resmi berdiri dengan misi mendukung dan mengawal pelaksanaan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan data survei BPS, biaya hidup di Jakarta mencapai sekitar Rp14,88 juta per bulan untuk rumah tangga yang terdiri dari dua hingga enam orang.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen menetapkan Upah Minimum Sektoral (UMS) provinsi tahun 2025 secepatnya atau sebelum 1 Januari 2025.
Rabu (11/12) menjadi hari terakhir penetapan penaikan upah minimum provinsi (UMP). Sebagian besar pemerintah provinsi pun sudah secara resmi mengeluarkan besaran upah terbaru
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum menetapkan besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2025.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta belum menetapkan besaran dari Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk tahun 2025. Adapun kendalanya, karena masih ada perbedaan persepsi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved