GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan dirinya sudah mengkaji dan mengkritik anak buahnya tentang anggaran janggal 2020.
"Sebelum mereka (PSI) ngomong, saya sudah ngomong. Saya sudah bicara di dalam (rapat internal). Saya sudah bicara sebelumnya dan kami kaji. Bedanya, saya tidak manggung. Bagi orang-orang baru, (ini saatnya) manggung. Ini adalah kesempatan beratraksi," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/10).
Lebih lanjut, Anies mengaku pihaknya memang tidak membuka anggaran-anggaran janggal itu lantaran tidak mau mencari perhatian publik dan tengah fokus memperbaiki sistem penganggaran.
"Loh kalau saya itu bukan begitu. Saya mau memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian. Saya sering bicarakan, orang ngomong itu ada tiga pilihan, menyelesaikan masalah, kedua memperumit masalah, atau ketiga mengaktualisasi diri. Nah saya bicara untuk menyelesaikan masalah," kata Anies.
Baca juga: Anies Akui Ada Masalah Sistem Digital Anggaran
Anies mengaku dirinya telah memanggil sejumlah dinas yang mengusulkan anggaran-anggaran yang dinilainya masih janggal.
"Karena itu saya panggil, saya koreksi satu per satu. Jadi Anda sudah lihat forum (pengarahan terkait KUA PPAS), hanya bedanya saya memang tidak umumkan," tuturnya.
Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta melalui anggotanya, William Aditya Sarana, menyoroti sejumlah anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang janggal.
Anggaran yang menjadi sorotan PSI dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020, mulai dari anggaran Rp82,8 miliar untuk pengadaan lem aibon di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat hingga pengadaan pulpen sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
Selain itu, anggaran sebesar Rp121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan. Lalu, ada beberapa unit peladen senilai Rp66 miliar dianggarkan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
Setelah viral di media sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup laman tautan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta pada laman web apbd.jakarta.go.id.
Padahal, awalnya, laman itu bisa dibuka untuk publik. Namun, sejak Selasa (29/10) malam, laman itu tidak bisa diakses kembali. (OL-2)
